GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Buntut kejanggalan tes seleksi Pamong Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong, Gunungkidul keluarga peserta menyampaikan aduan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana (DMPK2KB) Gunungkidul, Senin (16/06/2025).
“Kami sebagai perwakilan peserta seleksi Pamong yang bekerjasama dengan warga masyarakat menyampaikan aduan berupa fakta kejanggalan tes seleksi Pamong Sidorejo dengan Kepala Dinas DPMK2KB Gunungkidul pada pukul 08.00 WIB,”ucap Suroto.
Disampaikan lebih lanjut oleh Suroto bahwa aduan disampaikan tidak hanya dengan Kepala DMK2KB. Surat aduan juga disampaikan ke pihak Inspektorat Daerah, Ketua DPRD, dan Bupati Gunungkidul. Secara garis besar, isi dari surat aduan meminta untuk pihak terkait mengevaluasi sistem tes seleksi Pamong Kalurahan Sidorejo yang disinyalir ada kecurangan.
Suroto juga menguraikan masalah kejanggalan dalam tes seleksi Pamong yang dilaksanakan pada 10 Juni 2025 lalu. Adapun fakta dugaan kejanggalan antara lain Tim Penguji yang tidak memiliki lisensi, siatem penilaian yang tidak obyektif, serta tindakan kecurangan yang merubah nilai salah satu peserta.
“Kami melaporkan tindakan kecurangan yang terjadi, seperti halnya Tim Penguji merubah nilai seenaknya sendiri. Yang tadinya nilai itu 90 diganti menjadi 80, namun penguji kedua merubah nilai dari 80 turun menjadi 54, ini seharus nya selisih nilai itu minimal tiga angka, tapi kok mengapa selisihnya bisa sampai puluhan. Kami anggao Tim Penguji kurang profesional,”ungkapnya.
Dalam aduan tertulisnya, ia meminta kepada pihak-pihak terkait untuk mengevaluasi sistem tes seleksi Pamong Kalurahan Sidorejo. Salah satu tuntutan dari warga masyatakat adalah diadakan tes seleksi ulang dengan penguji yang kredibel.
Sementara itu Kepala DPMK2KB Gunungkidul Drs. Sujarwo, M.Si menanggapi aduan tersebut dengan berkoordinasi kepada pihak terkait, dan menelaah uraian laporan untuk menentukan solusi lebih lanjut.
“Laporan kami terima, selanjutnya kami akan mempelajari laporan dengan berkordinasi dengan Pemerintah Daerah,”ucap Sujarwo.**
Sumber: Hermawan
