GUNUNGKIDUL (DIY) – // www.RaiderNet.id// Program Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang-gadang sebagai langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Tujuannya jelas dan mulia. Namun dalam praktiknya, sejumlah catatan di lapangan menunjukkan perlunya pembenahan sistem yang lebih serius dan menyeluruh.
Di berbagai daerah, pelaksanaan MBG masih menghadapi persoalan teknis, mulai dari distribusi yang belum merata, kualitas makanan yang perlu pengawasan ketat, hingga mekanisme pelaporan yang belum sepenuhnya transparan. Situasi ini tidak boleh dianggap sepele.
Seorang pemerhati kebijakan publik di Gunungkidul, Budi Santosa, menegaskan bahwa transparansi adalah fondasi utama keberhasilan program pemerintah.
“Program sebesar MBG ini menyangkut anggaran negara yang tidak sedikit. Maka transparansi bukan pilihan, tetapi kewajiban. Masyarakat berhak tahu bagaimana sistemnya berjalan dan siapa yang bertanggung jawab,” ujarnya kepada wartawan.
Menurutnya, perbaikan sistem harus dimulai dari hulu hingga hilir. Mulai dari proses pengadaan, pengawasan kualitas bahan makanan, hingga distribusi ke penerima manfaat. Jika sistemnya kuat, maka potensi persoalan di lapangan bisa ditekan.
Redaksi menilai, evaluasi berkala menjadi langkah penting agar program ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial. Pengawasan internal saja tidak cukup. Perlu keterlibatan unsur independen, tokoh masyarakat, bahkan media untuk memastikan akuntabilitas tetap terjaga.
Sumber lain yang enggan disebutkan namanya juga menambahkan bahwa komunikasi publik harus diperkuat.
“Jangan sampai masyarakat hanya mendengar angka-angka besar tanpa tahu realisasinya. Keterbukaan data itu penting agar tidak muncul spekulasi atau prasangka,” katanya.
Dalam konteks ini, transparansi bukan sekadar membuka laporan anggaran, tetapi juga memastikan adanya ruang partisipasi publik. Sistem pengaduan yang mudah diakses dan responsif menjadi kebutuhan mendesak.
MBG adalah program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat luas, terutama anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. Karena itu, tata kelola yang profesional, bersih, dan terbuka menjadi syarat mutlak.
Perbaikan sistem bukan berarti kegagalan, melainkan bentuk komitmen untuk memastikan kebijakan publik benar-benar berdampak positif. Kritik dan masukan hendaknya diterima sebagai vitamin demokrasi.
Pada akhirnya, publik menunggu langkah konkret. Bukan sekadar wacana, melainkan aksi nyata pembenahan sistem dan penguatan transparansi. Karena dalam setiap rupiah anggaran yang digelontorkan, ada harapan masyarakat yang harus dijaga.
Redaksi berharap, pembenahan sistem dan penguatan transparansi dalam MBG segera diwujudkan. Demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan program ini benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
(Red/BK)
