OPINI
Oleh: Aris Suryanto
DUGAAN korupsi pengadaan perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul kembali mengingatkan kita bahwa korupsi tidak selalu tumbuh dari dalam birokrasi, tetapi kerap dikendalikan oleh kekuatan di luar struktur pemerintahan.
Kasus yang kini tengah diusut oleh Subdit Tipidkor POLDA DIY menyisakan ironi besar. Meskipun pengadaan dilakukan melalui E-catalog, sebuah sistem elektronik yang dirancang untuk menjamin transparansi dan efisiensi, faktanya pengadaan itu tetap saja sarat dengan pengkondisian, manipulasi, dan penyimpangan.
Yang lebih mengejutkan, dalam proses penyidikan, aparat tidak hanya menyasar pejabat dinas pendidikan, tetapi juga memeriksa orang-orang di luar birokrasi, mantan ajudan bupati, dan anggota tim percepatan pembangunan daerah.
Pemeriksaan terhadap orang-orang di luar sistem birokrasi, menimbulkan dugaan bahwa dalam pengadaan tersebut, pejabat di Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul, tidak benar-benar menentukan siapa penyedia barang.
Penunjukan penyedia telah “diarahkan” oleh pihak luar, yaitu orang-orang yang berada di lingkar kekuasaan, yang selama ini kerap beroperasi di wilayah abu-abu antara pengaruh kekuasaan dan ketiadaan kewenangan struktural.
Hal ini membuktikan bahwa dalam banyak pengadaan, birokrasi kerap hanya menjadi pelengkap formal. Yang mengambil keputusan strategis termasuk penyedia barang yang dimenangkan seringkali justru mereka yang tidak punya nama dalam struktur APBD, tetapi punya akses langsung ke pusat kekuasaan.
Para pejabat dinas menjadi “alat tanda tangan”, bukan penentu kebijakan. Penolakan pun menjadi mustahil karena intervensi datang dari mereka yang punya “restu penguasa”.
Sistem E-catalog yang digadang-gadang sebagai solusi antikorupsi, ternyata juga bisa dibajak. E-catalog yang seharusnya menutup ruang negosiasi manual, ternyata masih memungkinkan praktik pengkondisian, mulai dari pemilihan penyedia yang sudah diarahkan, hingga barang yang dikirim tidak sesuai dengan yang dipesan dalam sistem. Sistem digital yang seharusnya netral akhirnya hanya menjadi legitimasi formal dari sebuah keputusan yang secara substantif sudah dimanipulasi sejak awal.
Kasus ini memperlihatkan wajah lain dari korupsi, bukan semata relasi kotor antara pejabat dan penyedia, tetapi antara kekuasaan informal dan birokrasi yang tidak berdaya.
Pejabat dinas yang seharusnya memegang kendali teknis dan administratif malah hanya mengikuti perintah dari orang-orang di luar struktur birokrasi. Penyedia pun tahu bahwa mereka bukan sedang melayani institusi, melainkan melayani orang kuat di balik institusi.
Inilah yang membuat pengawasan internal lumpuh. Ketika perintah datang dari lingkar kekuasaan, membuat inspektorat atau auditor internal tidak mampu mencegahnya. Semua merasa tunduk pada kekuatan yang tak tampak di surat keputusan, tapi nyata dalam tekanan sehari-hari.
Hal Ini menunjukkan betapa lemahnya perlindungan terhadap ASN yang ingin menjaga integritas. Pejabat struktural justru disalahkan, padahal tidak punya kuasa untuk menolak kehendak “orang luar”.
Konstruksi hukum penanganan kasus ini harusnya menyasar pada siapa yang mengatur proyek, dan siapa yang menikmati hasilnya? Pendekatan “follow the money” harus menjadi prinsip utama dalam setiap penyidikan kasus korupsi.
Audit kerugian negara memang penting, tetapi tanpa pelacakan aliran dana yang menyeluruh, keadilan akan timpang. Hukum justru berisiko menghukum siapa yang menandatangani dokumen, bukan siapa yang merancang dan memperoleh keuntungan dari penyimpangan.
Penyidikan yang hanya mengikuti struktur administratif akan gagal membaca kenyataan bahwa korupsi telah melibatkan aktor informal yang tidak tercatat dalam struktur birokrasi.
Sayangnya, dalam banyak kasus, penyidikan sering kali terhenti ketika jalur uang mulai mengarah ke lingkaran pusat kekuasaan. Pejabat struktural level bawah lebih mudah dijerat hukum, sementara pengatur proyek di balik layar tetap tak tersentuh.
Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi besar-besaran. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mesti menertibkan peran orang-orang di luar sistem birokrasi. Mereka bukan pengambil keputusan, dan tidak boleh mengendalikan birokrasi.
E-katalog bukan jaminan bebas korupsi bila sistem tetap dikendalikan oleh kekuatan informal. Transparansi digital tidak akan berguna bila birokrasi terus ditekan oleh kekuasaan yang bekerja di luar struktur birokrasi. Jika tidak ada perbaikan, maka kasus TIK hanyalah permulaan dari serangkaian pengadaan lain yang dikendalikan dari balik layar kekuasaan.
