GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Polemik internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul kian memanas. Sebanyak 14 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Gunungkidul secara terbuka menyatakan penolakan terhadap hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI yang digelar pada 9 November 2026. Mereka menilai pelaksanaan Musda tersebut sarat persoalan dan diduga tidak berjalan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Penolakan itu bukan sekadar gertakan politik. Sabtu (14/11/2026), sejumlah pengurus PK menggelar aksi damai di halaman Kantor DPD II Partai Golkar Gunungkidul dengan membentangkan sejumlah spanduk bernada protes keras.
Tulisan seperti “Segera Gelar Musda Ulang”, “Jangan Perkosa Hak Kami, Suara PK Resmi”, hingga “Gelar Musda Golkar Sesuai AD/ART” menjadi simbol kekecewaan pengurus tingkat kecamatan terhadap proses demokrasi internal partai berlambang pohon beringin tersebut.
Koordinator PK, Supriyono, menegaskan bahwa penolakan tersebut merupakan bentuk perlawanan terhadap proses organisasi yang dinilai mengabaikan aturan dan mekanisme partai.
“Intinya, kami menolak hasil Musda kemarin karena tidak sesuai dengan AD/ART,” tegas Supriyono.
Tak hanya mempersoalkan hasil Musda, para pengurus PK juga menyoroti pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) PK yang disebut dilakukan secara mendadak. Langkah tersebut dipertanyakan karena mereka mengaku masih memiliki kedudukan sebagai pengurus PK yang sah berdasarkan mekanisme organisasi.
Menurut Supriyono, persoalan ini bukan semata-mata tentang jabatan atau perebutan kepentingan politik, melainkan menyangkut hak konstitusional kader dalam menentukan arah kepemimpinan partai.
“Kami masih berstatus sebagai pengurus PK yang resmi dan sah secara AD/ART. Seharusnya, suara kami yang berhak diperhitungkan dalam Musda Golkar,” ujarnya.
Pernyataan tersebut sekaligus memunculkan pertanyaan serius mengenai legitimasi proses Musda XI. Jika benar terdapat pengurus PK yang masih sah tetapi tidak mendapatkan hak suara sebagaimana mestinya, maka mekanisme pengambilan keputusan dalam forum tertinggi partai di tingkat kabupaten itu patut dievaluasi.
Tak ingin polemik berhenti di tingkat daerah, 14 PK tersebut menyatakan akan membawa persoalan ini ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Mereka mendesak DPP turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Musda XI Golkar Gunungkidul. Selain itu, mereka meminta agar Musda digelar ulang dengan berpedoman pada AD/ART serta mekanisme organisasi yang berlaku.
Sikap tersebut menjadi sinyal bahwa konflik internal Golkar Gunungkidul belum menemukan titik penyelesaian. Persoalan yang semula berkaitan dengan dinamika pergantian kepemimpinan kini berkembang menjadi pertarungan mengenai legitimasi forum, keabsahan kepengurusan, dan hak suara kader di tingkat kecamatan.
Kini, bola panas berada di tangan DPP Partai Golkar. Apakah keberatan 14 PK akan ditindaklanjuti melalui evaluasi dan Musda ulang, atau justru polemik ini semakin memperlebar perpecahan di tubuh Golkar Gunungkidul?
Publik dan kader Golkar tentu menunggu jawaban, terutama terkait transparansi proses Musda serta kepastian bahwa aturan organisasi berlaku bagi seluruh kader tanpa terkecuali.
(Red/Tri)
