GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul justru menuai perlawanan dari internal partai sendiri. Forum yang digelar di kantor DPD Partai Golkar DIY, Senin (9/11/2026), setelah kewenangan pelaksanaannya diambil alih tingkat provinsi, kini berada di bawah bayang-bayang polemik legitimasi dan dugaan pengabaian aturan organisasi.
Sejumlah Pengurus Kecamatan (PK) Golkar Gunungkidul secara tegas menyatakan menolak hasil Musda tersebut. Mereka menilai proses penyelenggaraan forum tertinggi partai di tingkat kabupaten itu sarat persoalan, mulai dari pengambilalihan kewenangan, pembentukan Pelaksana Tugas (Plt) PK, hingga dugaan pengabaian hak suara pengurus kecamatan.
Polemik ini bukan sekadar persoalan pergantian ketua. Lebih jauh, muncul pertanyaan mendasar: apakah mekanisme organisasi benar-benar dijalankan, atau justru aturan partai dikorbankan demi kepentingan politik kelompok tertentu?
Koordinator PK Partai Golkar Gunungkidul, Supriyono, mengungkapkan bahwa Musda XI sejatinya telah dijadwalkan pada 8 November 2025. Namun, agenda penting reorganisasi tersebut terus mengalami penundaan hingga akhirnya digelar pada November 2026.
Menurutnya, penundaan hampir satu tahun itu memunculkan kecurigaan di kalangan kader, terlebih ketika pelaksanaan Musda yang semestinya menjadi bagian dari mekanisme organisasi di tingkat kabupaten justru diambil alih DPD Golkar DIY.
“Musda ini terkesan sengaja diundur-undur. Ada sejumlah indikasi penyimpangan terhadap aturan organisasi, baik AD/ART maupun ketentuan yang ditetapkan DPP Partai Golkar. Karena itu, kami mempertanyakan apa dasar pengambilalihan Musda oleh DPD provinsi,” tegas Supriyono.
Ia mengatakan, pihaknya bersama sejumlah pengurus kecamatan sebelumnya telah berupaya menyampaikan aspirasi melalui komunikasi dan dialog. Mereka meminta agar Musda dilaksanakan berdasarkan AD/ART, tata tertib, serta tahapan organisasi yang berlaku.
Namun, aspirasi tersebut dinilai tidak memperoleh respons memadai. Bahkan, kekhawatiran yang selama ini disampaikan para PK justru semakin menguat setelah Musda akhirnya tetap digelar dengan mekanisme yang mereka persoalkan.
“Kami sudah berupaya menempuh jalur komunikasi. Aspirasi sudah disampaikan agar Musda berjalan sesuai aturan. Tetapi suara kami tidak mendapatkan respons sebagaimana mestinya. Sekarang, apa yang kami khawatirkan justru terjadi,” ujarnya.
Atas kondisi tersebut, Supriyono secara terbuka menyatakan tidak mengakui agenda 9 November 2026 sebagai Musda yang sah.
“Agenda hari ini kami nyatakan bukan Musda yang sah. Sebab, Musda harus dilaksanakan dengan menaati tata tertib dan seluruh tahapan organisasi. Jangan sampai mekanisme partai diabaikan hanya demi kepentingan tertentu,” tandasnya.
Polemik Plt PK, Ada Apa di Balik Perubahan Struktur Menjelang Musda?
Persoalan semakin meruncing ketika Supriyono menyoroti pembentukan Plt pengurus kecamatan menjelang pelaksanaan Musda. Ia menyebut langkah tersebut dilakukan secara mendadak oleh Plt Ketua DPD Golkar Gunungkidul, Heri Nugroho.
Padahal, menurut Supriyono, kepengurusan PK sebelumnya masih memiliki legitimasi berdasarkan ketentuan perpanjangan masa jabatan dalam aturan organisasi.
Ia merujuk Bab XV tentang Aturan Peralihan Pasal 75 yang menurut pemahamannya mengatur ketentuan pembentukan Plt. Karena itu, ia mempertanyakan dasar hukum dan alasan pembentukan Plt PK ketika kepengurusan sebelumnya dinilai masih memiliki kewenangan.
“Memang masa kepengurusan kami telah berakhir. Namun, AD/ART mengatur bahwa apabila masa kepengurusan pimpinan provinsi, kabupaten hingga kecamatan berakhir, kepengurusan tetap diperpanjang sampai Musda dilaksanakan. Artinya, kami masih memiliki kedudukan sebagai PK berdasarkan ketentuan organisasi,” jelasnya.
Persoalan ini menjadi krusial karena posisi pengurus kecamatan berkaitan langsung dengan komposisi pemilik hak suara dalam Musda.
Supriyono menilai, perubahan struktur kepengurusan menjelang forum pemilihan ketua berpotensi memengaruhi peta kekuatan dan representasi suara dalam proses pengambilan keputusan.
Jika mekanisme pembentukan Plt tidak memiliki landasan organisasi yang kuat, maka legitimasi proses pengambilan keputusan dalam Musda patut dipertanyakan.
Ratno Pintoyo: Musda Bukan Hajatan Politik untuk Menyunat Hak PK!
Kritik lebih keras datang dari pengamat kebijakan publik sekaligus politikus senior dan penasihat DPD Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo.
Ia menilai pelaksanaan Musda XI kali ini memperlihatkan persoalan serius dalam tata kelola organisasi. Bahkan, Ratno menyebut proses reorganisasi tersebut sebagai salah satu yang paling buruk karena dinilai tidak menghormati kedudukan dan hak pengurus kecamatan.
“Musda yang diundur hampir satu tahun ini merupakan proses reorganisasi paling brutal. Menurut saya, ini bukan Musda yang berjalan sebagaimana mestinya. Ini justru seperti ‘sulapan’ Pak Singgih untuk menyunat hak para PK yang secara organisasi masih memiliki hak suara sah,” ujar Ratno dengan nada keras.
Menurut Ratno, pengurus kecamatan bukan sekadar pelengkap struktur organisasi. Mereka merupakan ujung tombak partai yang selama ini bekerja menjaga basis politik, membangun komunikasi dengan masyarakat, serta mempertahankan eksistensi Golkar hingga tingkat bawah.
Ironisnya, ketika momentum penentuan kepemimpinan partai berlangsung, justru muncul dugaan bahwa suara dan kedudukan mereka tidak dihormati sebagaimana mestinya.
“Teman-teman PK selama ini ikut berjuang membesarkan Golkar di tingkat bawah. Mereka bekerja untuk partai, menjaga basis, dan menjalankan kegiatan organisasi. Tetapi ketika Musda digelar, justru mereka ditinggalkan. Ini mencerminkan pola kepemimpinan yang tidak baik,” kritiknya.
Ratno menegaskan, Musda seharusnya menjadi ruang demokrasi internal untuk menentukan arah dan kepemimpinan partai, bukan menjadi arena yang justru memunculkan persoalan baru akibat dugaan pengabaian aturan.
Desak DPP Turun Tangan, Kepemimpinan Golkar DIY dan Gunungkidul Diminta Dievaluasi
Ratno memastikan kritik yang disampaikannya tidak berhenti sebatas pernyataan. Ia berencana mengirimkan surat kepada DPP Partai Golkar untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Musda XI Gunungkidul.
Ia mendesak DPP tidak menutup mata terhadap polemik yang berkembang di tingkat daerah. Menurutnya, perlu ada pemeriksaan objektif terhadap dasar pengambilalihan kewenangan Musda, proses pembentukan Plt PK, serta keabsahan dan pemenuhan hak suara pengurus kecamatan.
Ratno juga meminta agar kepemimpinan DPD Golkar DIY maupun DPD Golkar Gunungkidul dievaluasi apabila dugaan pelanggaran mekanisme organisasi tersebut terbukti.
“Jangan sampai aturan organisasi hanya dijadikan formalitas. DPP harus melihat persoalan ini secara objektif. Kalau memang ada tahapan yang dilanggar dan hak kader yang diabaikan, harus ada evaluasi dan pertanggungjawaban,” tegasnya.
Polemik Musda XI Golkar Gunungkidul kini menjadi ujian serius bagi soliditas partai berlambang pohon beringin tersebut. Sebab, persoalan yang muncul bukan semata siapa yang akan menduduki kursi ketua DPD periode 2026–2031, melainkan juga menyangkut kepercayaan kader terhadap kepemimpinan dan penegakan aturan organisasi.
Publik dan kader kini menunggu sikap DPP Partai Golkar. Apakah keberatan para PK akan diperiksa secara terbuka, atau polemik ini akan dibiarkan menjadi bara konflik internal yang berpotensi menggerus soliditas partai di Gunungkidul?
Satu hal yang patut ditegaskan: demokrasi internal partai tidak boleh hanya menjadi slogan. AD/ART harus menjadi pijakan bersama, bukan aturan yang ditaati ketika menguntungkan dan diabaikan ketika berhadapan dengan kepentingan politik.
(Red/Tri)
