GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Wakil Komisi X DPR RI Partai PDIP, My Esti Wijayanti, lakukan kunjung ke Kantor Pemda Gunungkidul. Ia juga tekankan pentingnya evaluasi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Evaluasi menjadi penting setelah adanya korban lebih dari 5.000 orang keracunan menu MBG terjadi di sejumlah daerah DIY.
Pernyataan tersebut disampaikan Esti di Kantor Pemda Gunungkidul pada Rabu (24/9/2025). “Bu Puan Maharani (Ketua DPR RI) menyampaikan kepada publik bahwa itu adalah suara kita semua, bahwa DPR RI meminta supaya dilakukan evaluasi total terkait MBG,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan kekhawatiran mengenai metode penyelenggaraan MBG, khususnya terkait penggunaan dapur besar yang harus mengelola makanan untuk 3.000 orang.
Esty mempertanyakan efisiensi metode ini termasuk dampaknya bagi masyarakat. “Berbagai pihak sudah mengusulkan, apakah tidak lebih baik jika sekolah-sekolah yang sudah memiliki dapur umum tetap beroperasi, tetapi dengan kapasitas memasak yang dikurangi. Dengan demikian, jangkauannya tidak terlalu jauh dan makanan yang dihasilkan dapat lebih segar ketika disajikan kepada anak-anak,” ucap Esti.
Menyoroti pentingnya keberlangsungan pekerjaan bagi tenaga ahli gizi dan koki di sekolah, sehingga tidak perlu khawatir akan pengangguran.
Dalam konteks tersebut, Esti menyinggung kasus keracunan yang terjadi di beberapa sekolah didaerah Sleman dan Bantul beberapa waktu lalu.
Ia mencatat bahwa dapur yang terlibat dalam kasus tersebut tetap beroperasi setelah insiden keracunan. “Saya sudah cek ke sekolah di Sleman, namun hari berikutnya pasca keracunan dapur tetap memasak seperti biasa. Ini aneh, seharusnya jika sudah terjadi keracunan, proses memasak harus dihentikan dan dievaluasi terlebih dahulu. Kendati demikian, setelah keracunan, mereka tetap memasak tanpa ada peringatan untuk tidak melanjutkannya. Proses pembersihan dan penelitian nuga tidak dilakukan, Ini menjadi catatan untuk kita semua,” tegasnya.
Esti mengingatkan bahwa Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran untuk membantu siswa yang sakit akibat program MBG. Di Sleman, anggaran sebesar Rp45 juta harus dikeluarkan untuk pengobatan ratusan siswa yang terlibat.
Disisi lain, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, mengungkapkan bahwa biaya pengobatan akibat dari keracunan menu MBG tidak dapat ditanggung oleh BPJS, sehingga Pemerintah Daerahlah yang harus menyiapkan anggaran sendiri untuk membantu masyarakat. “Gunungkidul melalui APBD Perubahan menyiapkan anggaran sebesar Rp100 juta untuk antisipasi keracunan MBG. Karena keracunan ini bukan bagian dari penyakit, tidak bisa dibackup oleh BPJS, sehingga menjadi beban bagi Pemerintah Daerah. Sementara itu, tidak ada alokasi anggaran MBG kepada daerah, yang menyebabkan beban pada APBD,” jelasnya.**
(Red)
