YOGYAKARTA – // www.RaiderNet.id // Jumat, 6 Februari 2026, Polri menye-lenggarakan rapat koordinasi bersama Kementan, Perum Bulog, BPK, Asosiasi Pabrik Pakan Ternak dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rangka mememperkuat ketahanan pangan nasional melalui ekosistem pertanian jagung pakan ternak. Langkah strategis ini dilakukan untuk mengawal proses produksi jagung dari hulu hingga hilir, sekali-gus memastikan kesejahteraan petani binaan Polri di berbagai wilayah Indonesia.
‎
‎Rakor yang diselenggarakan di Mabes Polri ini juga diikuti oleh seluruh gugus tugas Polda se-Indonesia secara daring, dipimpin Karobinkar SSDM Polri se-lalu wakil posko gugus tugas ketahanan Pangan, Brigjen Langgeng Purnomo.
‎
‎”Kami melaksanakan analisa dan evaluasi hasil kin-erja tahun sebelumnya, Indonesia berhasil tanpa Impor jagung pabrik pakan ternak pada tahun 2025 sehingga Rakor ini kami laksanakan untuk konsoli-dasi dan kolaborasi menjalankan strategi ke depan tahun 2026 menjadi lebih baik lagi” Ujar Brigjen Langgeng.
‎
‎Di sisi hulu, Polri hadir sebagai jembatan bagi Poktan jagung dalam mengatasi kendala per-modalan. Melalui skema pembiayaan melibatkan Himbara, Polri memfasilitasi akses Poktan ke per-bankan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Salah satu implementasi nyatanya terlihat di wilayah Polda Jawa Barat, tepatnya di Nagreg dan Ciamis, di mana petani mendapatkan kredit modal untuk kembali menanam dan memperluas lahan pertanian jagung.
‎
‎Danang Andi Wijanarko selaku senior vice president BRI dalam paparannya mewakili dari Himbara menyampaikan bahwa BRI sendiri pada tahun 2026 sudah menyiapkan plafond senilai 180T rupiah un-tuk pembiayaan KUR Mikro di bidang pertanian ter-masuk ekosistem pertanian Jagung.
‎
‎Tidak hanya urusan modal, Polri melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan juga memberikan perlin-dungan kepada petani dengan menjaga stabilitas harga. Polri memastikan hasil panen petani tidak terjebak dijual ke tengkulak dengan harga rendah. Sebagai solusinya, Polri menjalin kerja sama den-gan Perum Bulog untuk menyerap hasil panen den-gan harga lebih baik.
‎
‎Pelaksanaan pengadaan jagung tahun 2026 oleh Bulog didasarkan pada Surat dinas Internal nomor SDI-217/DU000/PD.02.01/12012026 tanggal 12 Januari 2026 tentang pengadaan Jagung dengan target 1 juta ton untuk Cadangan pangan pemerin-tah tahun 2026 dengan harga 6.400 Rupiah per Kilogram.
‎
‎”Fokus kami adalah menjaga agar harga jagung di tingkat petani minimal sesuai dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Di beberapa wilayah, seperti di Jabar dan di Kalsel, kolaborasi ini men-dorong pembelian harga yang berpihak ke petani ja-gung, yakni mencapai Rp6.400 per kg sesuai stan-dar HPP Bulog.” Ujar Brigjen Langgeng Purnomo se-laku Wakil Posko Gugus Tugas Ketahanan Pangan Polri.
‎
‎Program ini bertujuan untuk mengembangkan lahan tidur, membebaskan petani dari jebakan tengkulak dan meningkatkan produksi jagung nasional. Dengan pendampingan manajerial yang tepat, di-harapkan petani mampu membayar pinjaman modal tepat waktu dan meningkatkan taraf hidup mereka secara berkelanjutan.
‎Melalui rapat koordinasi program ketahanan pangan tahun 2026, Polri berharap dapat memperkuat eko-sistem pertanian jagung pakan ternak dan mense-jahterakan petani jagung Indonesia.
(Red/BK)
