GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Keputusan Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, untuk bergabung dengan Partai Gerindra memicu beragam spekulasi di tengah masyarakat, termasuk isu keretakan hubungan atau “pecah kongsi” dengan Bupati Endah Subekti Kuntariningsih. Namun, pandangan berbeda muncul dari kalangan legislatif yang melihat langkah ini sebagai strategi penguatan daerah.
Anggota DPRD Provinsi, Didik Kuswanto, SE dari Fraksi Gerindra memberikan tanggapan terkait dinamika politik ini. Menurutnya, pilihan Joko Parwoto bergabung dengan Gerindra merupakan hak politik yang didasari oleh perhitungan matang demi kesejahteraan masyarakat Gunungkidul.
Didik menjelaskan bahwa posisi Partai Gerindra sebagai partai yang saat ini memegang tampuk kepemimpinan di tingkat nasional melalui Presiden terpilih memberikan keuntungan strategis.
”Beliau (Joko Parwoto) mungkin menghitung, dengan berada di partai yang sama dengan pemerintah pusat, proses sinkronisasi program antara pusat dan daerah akan jauh lebih lancar,” ujar Didik saat ditemui wartawan Minggu (15/2/2026).
Ia menekankan bahwa fungsi eksekutif, baik Bupati maupun Wakil Bupati, adalah menjadi jembatan bagi program-program pembangunan. Bergabungnya Wabup ke Gerindra dipandang sebagai upaya untuk memperpendek birokrasi dan memastikan aspirasi warga Gunungkidul lebih cepat terealisasi melalui akses langsung ke pemerintah pusat.
Terkait isu keretakan dengan Bupati Endah Subekti, Didik menilai bahwa perbedaan payung partai tidak serta-merta berarti terganggunya kinerja pemerintahan. Fokus utama dari kedua pemimpin tersebut tetaplah kesejahteraan rakyat.
”Legislatif dan eksekutif itu tujuannya satu: memperlancar program pusat masuk ke daerah. Dengan adanya perwakilan di partai pemerintah pusat, diharapkan Kabupaten Gunungkidul bisa mendapatkan perhatian lebih dalam hal alokasi sumber daya dan pembangunan,” tambahnya.
Langkah politik ini diharapkan tidak mengganggu stabilitas roda pemerintahan di Gunungkidul. Sebaliknya, hal ini diharapkan menjadi momentum bagi sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten dengan kebijakan nasional.
Masyarakat kini menanti bagaimana kolaborasi antara Bupati dan Wakil Bupati tetap berjalan harmonis meski berada di bawah bendera partai yang berbeda, demi memastikan janji-janji pembangunan tetap terpenuhi hingga akhir masa jabatan.
(Red/BK)
