SEMARANG | RAIDERNET.ID | Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Tengah resmi menerbitkan Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. TTE ini dinyatakan sah secara hukum dan memiliki kekuatan yang setara dengan tanda tangan manual.
Pelaksana Tugas Kepala Diskominfo Jateng, Dadang Somantri, menjelaskan bahwa penggunaan TTE oleh kepala daerah merupakan bagian dari upaya transformasi digital yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
> “Ini salah satu bentuk komitmen Pemprov Jateng terhadap transformasi digital, tidak hanya dari sisi sistem dan infrastruktur, tetapi juga dari sisi SDM. Usulan TTE Pak Gubernur juga sudah disetujui untuk digunakan,” kata Dadang saat ditemui di kantornya, Rabu (5/3/2025).
TTE Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mulai berlaku per 3 Maret 2025 dan akan diterapkan untuk seluruh naskah dinas, kecuali dokumen tertentu yang masih membutuhkan tanda tangan manual karena alasan teknis dan koordinasi lintas sektor.
> “Ada beberapa jenis dokumen yang memerlukan koreksi kata per kata atau koordinasi panjang lintas sektor, sehingga lebih efisien jika tetap menggunakan tanda tangan manual,” tambahnya.
Meskipun begitu, Dadang menegaskan bahwa dokumen bertanda tangan elektronik maupun manual memiliki tingkat keabsahan hukum yang sama. Keuntungan dari TTE antara lain efisiensi kertas (less paper), keamanan melalui sistem QR code atau barcode, serta kemudahan dalam deteksi keaslian.
> “TTE ini tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga lebih efisien dan ramah lingkungan. Namun bukan berarti tanda tangan manual tidak aman, karena tetap diatur dalam sistem tata naskah,” tegas Dadang.
Ia juga memastikan sistem TTE aman karena dikelola oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE), sebuah unit dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Jateng, Eny Soelastri, menambahkan bahwa pembuatan TTE dilakukan melalui aplikasi yang dikembangkan pemerintah pusat.
> “Kami bekerja sama dengan BSrE yang menyelenggarakan sistem dan sertifikat elektronik. Diskominfo Jateng berperan sebagai verifikator, sementara OPD bertindak sebagai pengusul,” jelas Eny.
Menurut Eny, penerapan TTE merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Pemprov Jateng juga telah menindaklanjutinya dengan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.
Penggunaan TTE, lanjut Eny, tidak hanya berlaku bagi kepala daerah, tetapi juga untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non-ASN di lingkungan Pemprov Jateng.
> “Semua pejabat eselon, BP, dan BPP sudah memiliki TTE. Layanan publik seperti PTSP dan rekam medis di rumah sakit kini menggunakan TTE. Bahkan dokumen kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) juga sudah menggunakan TTE dengan QR Code,” katanya.
Masa berlaku TTE ditetapkan selama dua tahun dan dapat diperpanjang. TTE Gubernur Ahmad Luthfi berlaku dari 3 Maret 2025 hingga 3 Maret 2027, sementara TTE Wakil Gubernur Taj Yasin berlaku sejak 20 Februari 2025 sampai 20 Februari 2027.
Untuk verifikasi keaslian dokumen digital, masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi pembaca dokumen digital seperti VeryDS yang dikembangkan BSrE dan tersedia di Play Store.
> “Jika ada pihak yang memodifikasi atau mengubah dokumen, itu akan terdeteksi. TTE ini memenuhi unsur keaslian, keutuhan, autentikasi, dan non-repudiation (nirsangkal),” jelas Eny.
Ia pun mengimbau seluruh pegawai Pemprov Jateng, baik ASN maupun non-ASN, agar segera mengajukan pembuatan TTE secara daring melalui ChatBot SORE MASE di nomor 0811-2607-753, tanpa perlu datang langsung ke kantor.
(Diskominfo.jatengprov.go.id)
