GUNUNGKIDUL | RAIDERNET.ID | Pemerintah Kabupaten Gunungkidul bersama Indonesia Private Industries (IPI) dan Covalent Consulting menggelar pelatihan intensif bertema kesehatan mental selama tujuh hari, mulai 11 hingga 17 Juni 2025. Rangkaian kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Gunungkidul Joko Parwoto di Aula Bank BPR BDG, Rabu (11/6/2025).
Pelatihan diawali dengan sesi advokasi yang menyasar para pengambil kebijakan di lingkungan pemerintahan. Fokus utamanya adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya memasukkan isu kesehatan mental ke dalam agenda kebijakan publik serta mendorong lahirnya regulasi yang berpihak pada kelompok rentan.
Direktur IPI, M. Fitriansyah, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari forum Round Table Discussion (RTD) yang digelar pada Februari 2025. Saat itu, sejumlah temuan penting mengemuka, termasuk tingginya angka bunuh diri dan jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Gunungkidul—salah satu yang tertinggi di Indonesia.
“Pelatihan ini kami rancang sebagai program peningkatan kapasitas sekaligus bagian dari gerakan untuk memperluas akses layanan kesehatan mental yang inklusif,” ujar Fitriansyah.
“Kesehatan mental bukan hanya soal medis, tapi juga menyangkut hak hidup yang layak dan martabat manusia.” tambahnya.
Fitria mengatakan, pelatihan tidak hanya berhenti pada advokasi. Selama tujuh hari, peserta dari berbagai latar belakang akan mendapat materi teknis seperti pengenalan dasar kesehatan mental (Mental Health 101), teknik Psychological First Aid (PFA), keterampilan konseling dasar, hingga pendekatan komunikasi berbasis model CREP.
“Sasarannya meliputi tenaga kesehatan, pendidik, kader, relawan, BPBD, Damkar, Polres, Dinas Sosial dan P3A, hingga lembaga terapi autisme dan organisasi masyarakat sipil,” paparnya.
Kegiatan ini kata Fitria, menghadirkan fasilitator nasional dan internasional, termasuk Raheli Kremnizer dari Covalent Consulting, serta praktisi dalam negeri seperti Edward Andriyanto Sutardhio, Rahajeng Ika, Wulan Ayu Ramadhani, dan Angga Muhammad Ridwan.
“Mereka akan bekerja sama dengan para psikolog lokal yang memahami konteks sosial dan budaya masyarakat Gunungkidul,” katanya.
Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, mengapresiasi inisiatif ini dan menyebut kesehatan mental sebagai salah satu fondasi pembangunan manusia yang adil dan berkeadaban.
“Dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh tekanan, kebijakan yang inklusif terhadap isu psikologis menjadi sangat mendesak,” ujarnya.
“Kesehatan mental adalah hak dasar warga dan harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah.” tambah orang nomor dua di Gunungkidul itu.
Joko juga menegaskan bahwa visi pembangunan Gunungkidul tidak hanya menyoal ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga kesejahteraan psikososial masyarakat.
“Saya berharap pelatihan ini bisa memperluas wawasan kita dan mendorong kebijakan yang lebih responsif terhadap tantangan kesehatan jiwa,” kata Joko.
[Red]
