JAKARTA, – // www.RaiderNet.id // Minggu 6 September 2026 — Di tengah kondisi masyarakat yang masih menghadapi tingginya kebutuhan hidup dan sulitnya memperoleh pekerjaan, sejumlah kementerian dan lembaga negara justru mengajukan tambahan anggaran. Kondisi tersebut mendapat sorotan tajam dari Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Sutan Nasomal menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan anggaran untuk program yang secara langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, terutama penciptaan lapangan kerja, penguatan sektor pertanian, pengairan, pelatihan keterampilan, serta pengendalian harga kebutuhan pokok.
Menurutnya, kondisi masyarakat saat ini masih jauh dari kata sejahtera. Petani menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kondisi cuaca ekstrem hingga kesulitan air. Di sisi lain, angka pengangguran dinilai masih menjadi persoalan, termasuk di kalangan lulusan perguruan tinggi.
“Sangat disayangkan ketika masyarakat masih banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup dan mencari pekerjaan, justru berbagai kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran,” ujar Sutan Nasomal saat memberikan pernyataan kepada sejumlah pimpinan redaksi media, melalui sambungan telepon seluler, Minggu (6/9/2026).
Ia meminta Presiden RI Prabowo Subianto agar lebih selektif dalam menyetujui usulan tambahan anggaran kementerian dan lembaga. Menurutnya, anggaran negara seharusnya diarahkan pada program yang memiliki dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Lebih baik anggaran tersebut digunakan untuk pelatihan kerja, pembangunan dan perbaikan sistem pengairan pertanian, perkebunan, serta program lain yang bisa membuka lapangan usaha dan meningkatkan kesejahteraan rakyat,” katanya.
Soroti Besarnya Usulan Tambahan Anggaran
Sutan juga menyoroti sejumlah kementerian dan lembaga yang disebut mengajukan tambahan anggaran. Berdasarkan data yang disampaikannya, antara lain:
Kemendikdasmen: pagu anggaran Rp61,10 triliun, dengan usulan tambahan Rp157,76 triliun.
Mahkamah Agung: pagu Rp19,34 triliun, usulan tambahan Rp7,9 triliun.
Komisi Yudisial: pagu Rp201,09 miliar, usulan tambahan Rp31,3 miliar.
Komisi Pemilihan Umum: pagu Rp4,68 triliun, usulan tambahan Rp78,3 miliar.
KPK: pagu Rp1,4 triliun, usulan tambahan Rp774,3 miliar.
BNN: pagu Rp1,4 triliun, usulan tambahan Rp5,05 triliun.
Komnas HAM: pagu Rp94,23 miliar, usulan tambahan Rp99,3 miliar.
Komnas Perempuan: pagu Rp39,30 miliar, usulan tambahan Rp14,9 miliar.
Kementerian Hukum: pagu Rp3,4 triliun, usulan tambahan Rp837,18 miliar.
Kementerian Kehutanan: pagu Rp8,69 triliun, usulan tambahan Rp4,68 triliun.
Basarnas: pagu Rp1,56 triliun, usulan tambahan Rp2,16 triliun.
BMKG: pagu Rp2,52 triliun, sementara kebutuhan anggaran disebut mencapai Rp4,64 triliun sehingga terdapat kebutuhan tambahan sekitar Rp2,12 triliun.
Menurut Sutan, daftar tersebut berpotensi bertambah apabila kementerian dan lembaga lain juga mengajukan tambahan anggaran.
Ia mengingatkan agar peningkatan belanja negara tetap memperhatikan kemampuan keuangan negara dan kondisi ekonomi masyarakat. Jangan sampai, kata dia, kebijakan tersebut justru menambah beban negara atau berujung pada kebijakan yang membebani masyarakat.
Anggaran Negara Harus Berdampak ke Rakyat
Sutan menegaskan, pemerintah dan seluruh lembaga negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia berharap pemerintah tidak hanya berorientasi pada penambahan program dan proyek, tetapi juga memastikan adanya lapangan kerja dan ruang usaha bagi masyarakat.
“Harapan masyarakat adalah para elite dan pemimpin negara mampu mengurangi kemiskinan, membuka lapangan pekerjaan, dan menciptakan kehidupan yang lebih sejahtera. Bukan justru membuat kebijakan yang semakin membebani rakyat,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran apabila peningkatan anggaran tidak diikuti dengan perbaikan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Pertanyaannya, apakah kebijakan seperti ini benar-benar berpihak kepada rakyat?” ujar Sutan.
Menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap usulan tambahan anggaran dengan mempertimbangkan urgensi, efektivitas, transparansi, serta dampaknya terhadap masyarakat.
“Rakyat membutuhkan bukti bahwa anggaran negara kembali kepada rakyat dalam bentuk lapangan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, pertanian, infrastruktur, dan kebutuhan dasar yang terjangkau,” pungkasnya.
(Red)
