GUNUNGKIDUL (DIY) – // www.RaiderNet.id // Di atas kertas, BAMUSKal adalah representasi rakyat di tingkat Kalurahan. la bukan hanya sebagai pelengkap struktur, bukan kursi cadangan kekuasaan, dan bukan pula “teman duduk manis” Lurah. Secara nyata BAMUSKal diberi mandat untuk selalu mengawasi, membahas, dan menyerap aspirasi. Tapi apa jadinya ketika yang diberi mandat justru memilih untuk diam?
‎
‎Diamnya BAMUSKal bukan sikap netral, diam adalah keberpihakan, dan dalam konteks pengelolaan anggaran Kalurahan yang menyangkut uang rakyat, diamnya pejabat BAMUSKal dapat menjadi pintu masuk sistem penyimpangan.
‎
‎Kalurahan hari ini mengelola dana di setiap tahun. Mulai dari pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, hingga bantuan sosial_semuanya membutuhkan pengawasan ketat dari diri BAMUSKal. Tanpa adanya kontrol yang kuat maka, celah akan selalu ada. Mark-up anggaran, proyek asal jadi, pembagian yang tidak adil, hingga program fiktif lainnya bukanlah cerita baru lagi.
‎
Ironisnya, ketika BAMUSKal tahu, namun memilih untuk tidak bersuara
‎
‎BAMUSKal seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan seorang Lurah. Namun ketika hubungan berubah menjadi terlalu “harmonis”, fungsi kontrol sering kali semakin melemah. Musyawarah Kalurahan berubah menjadi formalitas, Pertanyaan kritis dianggap gangguan, Kritik dicap sebagai permusuhan. Pada titik itu, demokrasi Kalurahan hanya tinggal sebatas seremoni.
‎
‎Lebih berbahaya lagi, diamnya BAMUSKal menciptakan pesan yang keliru: bahwa pengawasan bisa dinegosiasikan. Bahwa tanggung jawab bisa ditunda. Bahwa amanah bisa diabaikan selama tidak ada kegaduhan.
‎
‎Kendati demikian, penyimpangan jarang terjadi secara tiba-tiba. la tumbuh perlahan, di ruang-ruang yang tidak diawasi. la membesar ketika tidak ada yang berani bertanya. Dan ia menjadi sistemik ketika lembaga pengawas kehilangan nyali.
‎
‎Rakyat Kalurahan tidak membutuhkan BAMUSKal yang sekadar hadir dalam rapat dan menandatangani dokumen. Namun, ‎Rakyat membutuhkan keberanian, Keberanian untuk bertanya: mengapa anggaran berubah? Mengapa proyek molor? Mengapa laporan tidak transparan? Keberanian untuk berdiri di sisi warga, bukan di balik kekuasaan semu.
‎
‎Jika BAMUSKal memilih untuk diam, maka jangan heran jika penyimpangan akan tumbuh subur. Karena dalam tata kelola pemerintahan, pengawasan yang lemah adalah pupuk bagi korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
‎
‎Sudah saatnya BAMUSKal kembali pada jati dirinya; ‎Penjaga amanah rakyat
Ketika BAMUSKal diam, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas lembaga_ akan tetapi masa depan Kalurahan itu sendiri.
(Red/BK)
