SURAKARTA | RAIDERNET.ID | Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diminta untuk berkolaborasi dalam menyusun dan membangun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efektif dan efisien, demi meningkatkan pelayanan publik.
Pesan tersebut disampaikan Plt Kepala Dinas Kominfo Jateng, Dadang Somantri, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penginputan Sistem Informasi Arsitektur (SIA) SPBE, yang digelar di SMKN 4 Surakarta, 25–26 Februari 2025.
> “Dengan Perpres Nomor 132 Tahun 2022, pemerintah mendorong efisiensi dan efektivitas layanan digital. Maka, sistem dan arsitektur SPBE harus disiapkan secara matang,” tegas Dadang.
Ia menambahkan, Pemprov Jateng telah memiliki Peta Rencana SPBE 2024–2026, dan menekankan bahwa anggaran pengadaan TIK harus berbasis arsitektur SPBE. Tanpa arsitektur tersebut, pengadaan TIK tidak dapat direalisasikan.
Tujuan Pelatihan dan Peran OPD
Pelatihan ini bertujuan meningkatkan pemahaman admin OPD terhadap standarisasi teknologi informasi dan pentingnya interoperabilitas data demi layanan publik yang terintegrasi.
Sementara itu, Narasumber dari Kementerian PAN-RB, Iksan Ramadhan, menegaskan bahwa arsitektur SPBE menjadi faktor penting dalam penilaian Indeks SPBE dan Reformasi Birokrasi.
> “Perencanaan anggaran TIK harus melalui mekanisme clearance yang didasarkan pada arsitektur SPBE,” jelasnya.
Peran Aplikasi SIA SPBE
Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian PAN-RB menyediakan aplikasi SIA SPBE yang digunakan internal oleh OPD. Fungsinya antara lain:
•Menyusun dan mereviu arsitektur SPBE tiap OPD.
•Mengelola Peta Rencana SPBE.
•Mengevaluasi dan memantau implementasi SPBE.
•Menginput informasi layanan digital, aplikasi, dan integrasi sistem.
Admin dari tiap OPD wajib mengunggah struktur arsitektur, roadmap SPBE, evaluasi, serta dokumen clearance digital sebagai dasar belanja TIK.
Masukan Peserta dan Harapan
Beberapa peserta Bimtek menyampaikan harapan agar aplikasi-aplikasi serupa antar instansi, seperti I-Care dan Satu Sehat, dapat disatukan dalam satu sistem informasi agar lebih efisien.
> “Adanya big data akan mendukung efisiensi anggaran dan memudahkan akses bersama,” ujar Firkan Hartanto dari RSJD dr. Amino Gondohutomo.
Mahfud Ardianto dari BPKAD Jateng juga mendorong OPD untuk menyusun prosedur standar dan proses bisnis layanan digital agar terintegrasi secara menyeluruh.
(Diskominfo.jatengprov.go.id)
