JAKARTA – // www.RaiderNet.id // Ini baru terjadi dalam sejarah di Indonesia Namun harus disambut dengan logika yang rill semua karena apa untuk apa dibalik semua itu tohh Iri bertanya tanya boleh saja tapi jangan timbulkan Komplik dibalik apa dan mengapa itu sendiri begitu komentar Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom Prof Dr KH Sutan Nasomal kaitan terjadinya kebijakan pemerintah di dalam keputusannya yang sedikit membuat cemburu Rakyat Indonesia dibalik,
Kenaikan gaji maupun tunjangan pejabat negara diberbagai link tentunya ada maksud tujuan dibalik itu semua seperti untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat itu syah sah saja. Selain itu untuk terhindarnya korupsi mungkin saja jadi jangan langsung mengkliem itu tidak seharusnya. Hanya saja disini Presiden perlu kiranya mengevaluasi apa dan bagaimana dibalik itu semua. Dan yang paling penting Pemerintah juga harus memikirkan rakyatnya jangan sampai merasa terabaikan oleh pemerintah itu saja “, ujar Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom menanggapi materi pertanyaan para pemimpin redaksi baik media cetak maupun onlen dalam luar negeri di kantornya Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka Jakarta 13/9/2025 via telpon selulernya.
Sangat Ironi dan tidak berimpati dimana PHK semakin meluas dan angka pengangguran mencapai puluhan juta tetapi Kenaikan gaji serta tunjangan Kepala Daerah bersama DPRD naik sangat tinggi.
Mungkin tujuan Pemerintah yang di pimpin oleh Jendral Haji Prabowo Subiyanto kenaikan tunjangan dan gaji Kepala Daerah untuk menghentikan KKN Pungli suap menyuap dan memberantas mafia tikus berdasi di seluruh Indonesia. Sehingga kenaikan gaji di prioritaskan. Maka fungsi BPK dan KPK sebagai pengawas tindak pidana korupsi harus di optimalkan guna mampu bekerja. Jangan hanya pidato seremonial saja bahwa Korupsi harus diberantas dan di perangi.
Maka perlu juga di perhatikan keadaan Masyarakat yang sangat terpuruk dan masuk kegolongan miskin akibat bangkrut. Seharusnya keuangan Negara di gunakan untuk memperhatikan agar ratusan ribu anak anak tidak putus sekolah dan Masyarakat miskin bisa terbantu dengan program berkarya.
Prof DR KH Sutan Nasomal memaklumi untuk mengoptimalkan pekerjaan besar Kepala Daerah memang sangat penting kenaikan Tunjangan dan Gaji ke jajaran Kepala Daerah dan Anggota DPRD.
Tetapi pengawasan ketat hasil pekerjaan Kepala Daerah dan DPRD harus maximal. Praktik Korupsi pungli dengan wanipiro harus di seret ke meja hukum menurut Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH ahli ekonom dan pakar hukum international.
Prof DR KH Sutan Nasomal meminta Presiden RI Prabowo Subiyanto mengevaluasi semua tunjangan dan kenaikan gaji ke jajarannya dan DPR RI DPRD di seluruh INDONESIA. Bagi yang tidak serius bekerja dan tidak mampu meningkatkan kesejahteraan Masyarakat di wilayah kerjanya di hapus anggarannya.
Masih ada yang lebih urgen untuk memperhatikan kepentingan masyarakat dimana anggaran besar di manfaatkan menyentuh ekonomi dan pembangunan serta memperhatikan Masyarakat miskin.
Prasiden RI adalah harapan Masyarakat luas untuk membuka program berkarya dan ekonomi agar bisa mendorong roda ekonomi. Perlu langkah istimewa agar investor dari luar negri semakin banyak yang mau bekerja sama membangun usaha di INDONESIA sehingga mampu menyerap jutaan tenaga kerja.
Amerika dan Eropa adalah pemodal terbesar di dunia yang bisa mengalirkan jutaan dolar berinfvestasi. Juga Rusia, Kuwait, Emirat serta Saudi Arabia.
Bebaskan pajak 10 tahun bagi investor dari luar negri yang menanamkan jutaan dolar membangun usahanya di Indonesia. Tentu jutaan lapangan pekerjaan pasti menyerap dari Masyarakat Pemuda Indonesia. Mudahkan urusan admistrasi dan perijinan. Akan ada banyak keuntungan bagi Indonesia di alur pajak import export.
Jangan ada lagi perbuatan Kepala Daerah dan DPRD yang mengecewakan Masyarakatnya sehinga reaksi dan aksi marah dari Masyarakat semakin meluas.
Narasumber : Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom juga Presiddn Partai Oposisi Merdeka dan Jenderal Kompii serta Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS Jakarta
(Red/Rufi i)
