JAKARTA – // www.RaiderNet.id //Kekayaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah seharusnya menjadi modal utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Namun, realitas ekonomi yang masih dirasakan masyarakat justru memunculkan pertanyaan besar: mengapa negara sekaya Indonesia belum mampu sepenuhnya membebaskan rakyatnya dari tekanan ekonomi?
Pakar Hukum Internasional dan pengamat kebijakan publik, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H., menyoroti persoalan tersebut. Ia mengingatkan agar Indonesia tidak terjebak dalam konflik berkepanjangan seperti yang terjadi di sejumlah negara Afrika dan kawasan Timur Tengah.
Menurut Sutan Nasomal, Indonesia memiliki kekayaan alam luar biasa, mulai dari emas, minyak bumi, gas, batu bara, hingga berbagai komoditas strategis lainnya. Ironisnya, kekayaan tersebut belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
Di tengah meningkatnya beban pajak, tekanan biaya hidup, serta kondisi dunia usaha yang semakin berat, ia mempertanyakan sejauh mana kekayaan nasional benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat.
“Jangan sampai rakyat hanya menjadi penonton ketika kekayaan alam negaranya terus dieksploitasi. Negara harus hadir memastikan hasil pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam benar-benar kembali kepada masyarakat,” tegas Sutan Nasomal.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menjawab pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online dalam maupun luar negeri melalui sambungan telepon dari Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka di kawasan Cijantung, Jakarta, Senin (2/11/2026).
Dalam paparannya, Sutan Nasomal menilai pengalaman sejumlah negara Afrika harus menjadi pelajaran penting bagi Indonesia.
Ia menyoroti bagaimana konflik internal, perebutan kekuasaan, persaingan kepentingan, dan intervensi asing di sejumlah negara dapat memperburuk stabilitas politik serta menghambat pembangunan ekonomi.
Menurut pandangannya, kekayaan alam yang melimpah justru dapat menjadi sumber perebutan kepentingan apabila tidak diimbangi persatuan nasional, pemerintahan yang kuat, dan penegakan hukum.
Ia juga menyinggung dinamika geopolitik di Timur Tengah yang selama puluhan tahun diwarnai konflik dan persaingan pengaruh negara-negara besar.
Sutan Nasomal berpandangan bahwa perdagangan senjata, kepentingan geopolitik, serta perebutan pengaruh terhadap sumber daya alam menjadi sejumlah faktor yang memperpanjang ketidakstabilan di kawasan tersebut.
“Indonesia harus belajar dari sejarah. Jangan sampai kekayaan alam justru menjadi pintu masuk konflik, perebutan kekuasaan, dan campur tangan kepentingan asing,” ujarnya.
Sutan Nasomal kemudian mengulas perjalanan panjang Indonesia sejak memproklamasikan kemerdekaan pada 1945.
Ia mengingatkan bahwa Indonesia pernah melewati berbagai ujian berat, mulai dari konflik politik, persoalan keamanan, hingga dinamika hubungan internasional.
Menurutnya, posisi politik luar negeri bebas aktif dan prinsip nonblok menjadi salah satu landasan penting bagi Indonesia dalam menjaga hubungan dengan berbagai kekuatan dunia.
Ia juga menyinggung sejumlah peristiwa sejarah, termasuk konflik Aceh, Timor Timur, serta persoalan Papua yang hingga kini masih menjadi bagian dari tantangan kebangsaan.
Peristiwa lepasnya Timor Timur melalui referendum pada 1999 dan berdirinya Timor-Leste sebagai negara merdeka pada 20 Mei 2002, menurutnya, harus menjadi bahan refleksi agar persatuan nasional tetap dijaga.
Sementara itu, persoalan Papua membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, bukan semata-mata keamanan, melainkan juga keadilan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan penyelesaian persoalan secara bermartabat.
Ia mengingatkan bahwa ketimpangan pembangunan dan ketidakadilan dapat menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani secara tepat.
Persoalan pengelolaan sumber daya alam juga menjadi perhatian utama Sutan Nasomal.
Ia menyinggung kerja sama pertambangan Freeport di Papua yang mulai berkembang pada era 1960-an, ketika Indonesia tengah menghadapi kondisi ekonomi dan politik yang sulit.
Menurutnya, pengelolaan kekayaan alam harus terus dievaluasi agar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.
Selain itu, ia menyoroti praktik under invoicing atau pencantuman nilai transaksi lebih rendah daripada harga sebenarnya dalam dokumen perdagangan.
Praktik tersebut, apabila dilakukan secara sengaja untuk menghindari kewajiban perpajakan dan mengalihkan keuntungan ke luar negeri, berpotensi merugikan penerimaan negara.
Dalam paparannya, Sutan Nasomal menyebut estimasi kerugian Indonesia akibat praktik perdagangan yang tidak wajar, termasuk under invoicing, under counting, dan transfer pricing selama periode 1991–2024 mencapai USD 908 miliar atau sekitar Rp15.000 triliun hingga Rp15.400 triliun.
Angka tersebut merupakan estimasi yang disampaikan narasumber dan memerlukan verifikasi berdasarkan kajian serta data resmi lembaga berwenang.
Ia juga mengkritik dugaan kebocoran anggaran negara akibat praktik korupsi yang menurut perhitungannya mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.
“Bayangkan apabila kekayaan alam dan anggaran negara dikelola secara benar, tanpa korupsi dan kebocoran. Betapa besar kemampuan negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan, pembangunan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sutan Nasomal turut menaruh harapan kepada Presiden RI Prabowo Subianto beserta jajaran kabinetnya.
Ia berharap pemerintahan saat ini mampu menghadirkan perubahan nyata, khususnya dalam memperbaiki perekonomian nasional, memberantas korupsi, memperkuat kemandirian ekonomi, dan memastikan kekayaan alam tidak hanya dinikmati segelintir kelompok.
Menurutnya, rakyat tidak cukup hanya diberikan janji pembangunan. Pemerintah harus membuktikan keberpihakan melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia juga mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor, termasuk pemiskinan melalui mekanisme hukum yang berlaku, sehingga kejahatan korupsi tidak lagi menjadi ancaman bagi masa depan bangsa.
“Indonesia jangan sampai menjadi negara yang kaya sumber daya alam, tetapi rakyatnya hidup dalam kesulitan. Jangan biarkan kekayaan bangsa hanya berputar di tangan segelintir orang. Keadilan ekonomi harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Sutan Nasomal mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi oleh konflik politik maupun kepentingan yang dapat memecah belah bangsa.
Ia menilai Indonesia masih memiliki peluang besar menjadi negara maju apabila mampu menjaga stabilitas nasional, memperkuat kedaulatan ekonomi, serta mengelola sumber daya alam secara transparan dan bertanggung jawab.
Menurutnya, masa depan Indonesia tidak boleh dipertaruhkan akibat keserakahan, korupsi, maupun kepentingan kelompok tertentu.
“Indonesia harus tetap bersatu. Kekayaan alam harus menjadi kekuatan untuk menyejahterakan rakyat, bukan menjadi sumber konflik dan perpecahan. Kita berharap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia semakin kuat, mandiri, dan rakyatnya benar-benar sejahtera,” pungkasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, S.H., M.H.
Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Pemerhati Pendidikan dan Sosial Kemasyarakatan, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID).
(Red)
