JAKARTA – // www.RaiderNet.id // Problema permasalahan Banjir Selama ini didaerah seluruh DKI Jakarta, agenda problema yang tidak terpecahkan solusi jalan keluarnya sehingga masyarakat bertanya tanya apakah pemerintah tidak punya kemampuan menyewa menggaji pakar baik dalam maupun luar negeri”, ujar Prof Dr Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional, Ekonom yang menjawab materi pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan onlen dalam luar negeri di kantornya Markas pusat partai oposisi merdeka dibilangin Kalisari Cijantung Jakarta, Rabu 13/8/2025.
Padahal permasalahan ini sudah menjadi kasus banjir yang berkepanjangan terjadi di di DKI Jakarta, anehnya lagi meskipun begitu permasalahan ini senantiasa di abaikan pemerintah pusat maupun provinsi DKI Jakarta walaupun di lima wilayah jakarta meliputi Jakarta Pusat, Jakarta timur, Jakarta utara, Jakarta barat, Jakarta selatan
Selama ini selalu saja
banjir, sering terjadi dipemukiman padat penduduk yang menjadi PR pemerintah DKI Jakarta.”tambah Prof Dr Sutan Nasomal Pakar hukum internasiknal, Ekonom “.
Dikatakan nya memang
Banjir disebabkan intensitas curah hujan meningkat yang telah, mengguyur penduduk Jakarta.
Seperti terjadi siang hari di Jakarta telah diguyur hujan, hingga sore hari usai menjelang Maghrib pada Senin (12/8/25).
Resapan air di Jakarta hampir punah, disebabkan penataan kota kian semrawut, berdirinya pemukiman berada dibantaran sungai.
Sebuah potret salah satunya dikawasan Kp Dukuh, Kramat Jati Jakarta Timur.
Terdapat berdirinya bangunan permanen dibibir sungai, yang menyebabkan produktifitas penghijauan telah punah.
Menjadi akar permasalahan, resapan air sungai dari hulu hingga hilir telah terkikis. Yang menjadi catatan bagi penduduk DKI Jakarta dari jaman ke jaman.
Menurut Prof Dr Sutan Nasomal ketika menyinggung persoalan Jakarta, Ia menyampaikan dengan seksama kasus banjir yang selama ini berkepanjangan terjadi setiap tahun adalah, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh Menteri kabinet merah putih bersatu merumuskan solusi jalan keluar dan saling mengusahkan anggaran tidak terduga di kementrian untuk membantu pendanaan solusi permasalahan ini tidak bisa hanya menjadi beban APBD1. DKI Jakarta juga APBN pusat di masing-masing kementerian yang ada di Kabinet Merah Putih”, tandasnya.
Nara Sumber :Prof Dr KH Sutan Nasomal Pakar Hukum Internasional, Ekonom juga Presiden Partai Oposisi Merdeka dan Jenderal Kompii serta Pendiri/Pimpinan /Pengasuh Ponpes ASS SAMA PLUS Jakarta 08118419260
(Red/Rufi i)
