GUNUNGKIDUL (DIY) – // www.RaiderNet.id // Sektor pariwisata di Kabupaten Gunungkidul kembali menjadi sorotan seiring dengan hadirnya destinasi baru bernama “On The Rock” di kawasan Pantai Drini. Dengan luas wilayah mencapai 48 persen dari total luas Daerah Istimewa Yogyakarta, Gunungkidul memang menjadi magnet bagi investor untuk mengembangkan potensi karst dan pesisir. Namun, kehadiran proyek bernilai puluhan miliar rupiah ini memicu perdebatan hangat antara percepatan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
On The Rock hadir dengan konsep resor bergaya Bali yang menawarkan panorama laut lepas 180 derajat dari atas tebing karang. Fasilitas mewah seperti Soleil Bistro dan Bar serta spot foto ikonik menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang mencari pengalaman premium. Meski demikian, pembangunan ini tidak lepas dari kritik tajam mengenai potensi kerusakan ekosistem karst Gunung Sewu yang telah diakui secara internasional.
Penyerapan Tenaga Kerja Lokal
Menanggapi kritik tersebut, pihak manajemen On The Rock menekankan bahwa fokus utama kehadiran mereka adalah pemberdayaan masyarakat. Ucok, perwakilan manajemen On The Rock, menyatakan bahwa keberadaan destinasi ini telah memberikan dampak nyata bagi penyerapan tenaga kerja di Gunungkidul.
“Jangan hanya dilihat dari sudut pandang kerusakan alamnya saja. Perlu dicatat bahwa kawasan wisata On The Rock ini terbukti meningkatkan ekonomi masyarakat Gunungkidul secara langsung. Saat ini, kami telah mempekerjakan 172 tenaga kerja lokal,” ujar Ucok saat ditemui pada Sabtu (21/2/2026).
Menurutnya, investasi besar ini merupakan bentuk kontribusi investor dalam negeri untuk mengangkat kelas pariwisata Gunungkidul agar setara dengan destinasi internasional seperti Bali.
Tantangan Relokasi dan Konflik Agraria
Di balik keberhasilan penyerapan tenaga kerja, proyek ini menghadapi ganjalan sosial terkait rencana relokasi pedagang lokal. Lahan yang akan dikembangkan menjadi spot destinasi baru tersebut saat ini masih ditempati oleh sejumlah pedagang. Pihak manajemen mengklaim telah mengantongi izin kekancingan dari Keraton Yogyakarta atas tanah Sultan Ground (SG) tersebut.
“Pedagang itu menempati tanah SG, sedangkan kami sudah menerima kekancingannya untuk dilakukan pembangunan. Namun, hingga kini masih ada penolakan relokasi dari sebagian pedagang,” jelas Ucok.
Guna meredam konflik, pihak pengelola menyatakan telah menyiapkan skema kompensasi dan fasilitas yang lebih representatif. Selain menyediakan tempat berjualan yang lebih layak secara infrastruktur, manajemen juga telah memberikan bantuan sarana pendukung usaha.
“Pihak pengelola tidak serta-merta melakukan relokasi secara paksa. Kami telah memberikan kompensasi berupa alat-alat dagang seperti freezer, kulkas, dan peralatan lainnya untuk menunjang kualitas dagangan mereka ke depan,” tambahnya.
Mencari Titik Temu
Perdebatan ini mencerminkan dinamika yang kerap terjadi dalam pengembangan pariwisata skala besar. Di satu sisi, kehadiran investasi mampu menggerakkan roda ekonomi dan membuka lapangan kerja dalam jumlah besar. Di sisi lain, isu kelestarian alam karst dan hak-hak ruang bagi pelaku usaha mikro (pedagang kecil) tetap menjadi perhatian publik.
Pemerintah daerah diharapkan mampu berperan sebagai penengah untuk memastikan bahwa kemajuan pariwisata di pantai selatan tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberikan keadilan ruang bagi warga lokal yang sudah lebih dulu menggantungkan hidup di pesisir Drini.
(Red/BK)
