JAKARTA – // www.RaiderNet.id // Suhu politik nasional mulai menghangat. Di tengah dinamika politik yang dinilai semakin tajam menjelang Pemilu 2029, masyarakat berharap lahirnya pemimpin yang benar-benar memiliki keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., tokoh pemerhati masyarakat, pakar hukum internasional, ekonom, sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID), saat menanggapi pertanyaan sejumlah pimpinan redaksi media cetak dan online, Senin (15/9/2026).
Menurut Sutan Nasomal, dinamika politik yang berkembang harus menjadi perhatian serius semua pihak. Ia menilai masyarakat jangan sampai hanya dijadikan objek dalam pertarungan kepentingan politik para elite.
“Rakyat Indonesia sangat berharap ke depan negara ini memiliki pemimpin, baik presiden, menteri, gubernur, bupati maupun wali kota, yang benar-benar memiliki keberpihakan kepada rakyat dan mampu menghadirkan kebijakan yang dirasakan manfaatnya secara langsung,” ujar Sutan.
Bayangan ‘Matahari Kembar’ dan Memanasnya Politik
Sutan menilai isu mengenai munculnya “matahari kembar” tidak semata-mata menjadi wacana politik. Menurut dia, tanda-tanda meningkatnya tensi politik sudah mulai terasa sejak pertengahan 2026.
Ia mengingatkan agar dinamika tersebut tidak berkembang menjadi konflik horizontal di tengah masyarakat.
Sutan juga menyinggung adanya pemberitaan mengenai pembahasan politik internal sejumlah kelompok yang dikaitkan dengan wacana pergantian atau penggulingan pemerintahan.
Menurutnya, apabila benar terjadi, situasi semacam itu harus disikapi secara hati-hati agar tidak memancing ketegangan di tengah masyarakat.
“Rakyat kecil jangan sampai terpancing dan terbawa arus. Persoalan politik elite jangan sampai dibayar dengan keresahan dan konflik di tingkat masyarakat,” katanya.
Elite Politik Dinilai Terlalu Sibuk Menyusun Peta 2029
Sutan juga menyoroti aktivitas para elite politik yang mulai melakukan komunikasi dan kunjungan politik kepada sejumlah tokoh yang dipandang berpotensi menjadi calon presiden pada Pemilu 2029.
Menurutnya, aktivitas politik tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar elite tidak melupakan kondisi masyarakat yang saat ini masih menghadapi berbagai persoalan ekonomi.
“Ketika rakyat sedang kesulitan menyambung hidup, jangan sampai yang dipertontonkan justru akrobat politik dan pembagian janji kekuasaan untuk 2029,” ujarnya.
Ia menilai suara masyarakat bawah harus menjadi perhatian utama pemerintah dan para elite politik.
Harga Kebutuhan Pokok dan Beban Ekonomi Rakyat
Sutan mengaku prihatin melihat kondisi masyarakat yang menurutnya masih menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok serta terbatasnya pendapatan.
Ia juga menyinggung aksi demonstrasi masyarakat yang menyampaikan berbagai tuntutan. Menurutnya, aspirasi tersebut semestinya menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, bukan justru dianggap sebagai gangguan.
“Ketika harga kebutuhan pokok naik, sementara penghasilan masyarakat tetap kecil, rakyat akhirnya semakin terhimpit. Banyak yang harus berutang hanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.
Ia mempertanyakan apakah tingginya biaya politik turut memberikan dampak terhadap kebijakan ekonomi dan pelayanan publik.
Soroti Birokrasi dan Dugaan Pungutan
Sutan juga mengkritik proses birokrasi yang dinilainya masih menyulitkan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil yang membutuhkan perizinan.
Ia menyebut adanya keluhan masyarakat mengenai dugaan pungutan tidak resmi atau “uang pelicin” dalam proses pelayanan administrasi. Namun, ia menegaskan persoalan tersebut semestinya dibuktikan melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum apabila memang ditemukan pelanggaran.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin membuka usaha justru dipersulit oleh birokrasi. Kalau ada oknum yang meminta uang di luar ketentuan, harus ditindak sesuai aturan,” tegasnya.
Menurutnya, kemudahan perizinan seharusnya menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, bukan menjadi hambatan.
Data Kemiskinan Juga Dipertanyakan
Selain persoalan ekonomi, Sutan mempertanyakan akurasi pendataan masyarakat miskin dan penerima berbagai program bantuan pemerintah.
Ia menyoroti adanya kondisi ketika kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, seperti tukang becak, buruh harian, lanjut usia, hingga pemulung, justru berpotensi tidak masuk dalam kategori penerima bantuan akibat persoalan data.
“Kalau masyarakat miskin masih banyak ditemukan di lapangan, mengapa persoalan data terus menjadi alasan? Pemerintah memiliki mekanisme sensus penduduk dan sensus ekonomi. Data harus benar-benar diperbarui dan diverifikasi,” ujarnya.
Menurut Sutan, akurasi data sangat penting agar kebijakan pemerintah tidak salah sasaran.
“Lantai Istana Jangan Sampai Licin”
Sutan kemudian menggunakan istilah metaforis untuk menggambarkan hubungan antara pemerintah dengan masyarakat.
“Ketika keluhan rakyat kecil ditulis dan hendak disampaikan ke Istana Negara, jangan sampai lantainya semakin licin oleh liur para penjilat sehingga suara rakyat tidak pernah sampai ke meja pemegang kekuasaan,” kata Sutan.
Ia menegaskan, kritik masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari kontrol sosial dalam negara demokrasi.
Menurutnya, pemimpin tidak boleh hanya mendengar laporan yang menyenangkan, tetapi juga harus berani menerima kritik dan keluhan masyarakat.
“Pemimpin harus mau mendengar suara rakyat. Jangan alergi terhadap kritik. Karena rakyatlah yang memberikan mandat kepada pemimpin,” tuturnya.
Di akhir pernyataannya, Sutan mengajak masyarakat agar tetap menjaga ketenangan dan tidak mudah terprovokasi oleh dinamika politik.
“Berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan tidak pernah tidur dan lantai-Nya tidak pernah licin. Doa rakyat yang terzalimi pasti didengar dan diharapkan mendapat jalan keluar,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMID/Association of Young Indonesian Advocates), Ketua Umum YPLBH, Rektor Universitas STIA/STIH Pronass, Pendiri dan Pengasuh Ponpes Ass-Saqwa Plus, serta Ketua Umum YPP Brigade Global Indonesia Plus (YPP BRIGIP).
(Red)
