JAKARTA – // www.RaiderNet.id // Perang terhadap perjudian online (judol) di Indonesia memasuki babak serius. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi sindikat perjudian daring, termasuk jaringan internasional yang diduga menjadikan Indonesia sebagai pusat operasional bisnis ilegal mereka.
Ketegasan tersebut ditunjukkan melalui pengungkapan markas judi online jaringan lintas negara di kawasan Jakarta Barat. Dalam operasi besar tersebut, sebanyak 321 warga negara asing (WNA) berhasil diamankan aparat kepolisian.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan judi online tidak hanya menyasar operator, admin, maupun pekerja lapangan. Polri juga dituntut membongkar pihak-pihak yang berada di balik layar, termasuk pemodal, pengendali jaringan, serta pihak yang diduga menikmati aliran keuntungan dari bisnis perjudian ilegal tersebut.
Kapolri menegaskan bahwa penindakan akan dilakukan tanpa pandang bulu. Siapa pun yang terlibat, termasuk pihak yang memiliki peran besar di balik operasional sindikat, harus diproses sesuai ketentuan hukum.
Melalui Desk Pemberantasan Perjudian Daring, Polri mencatat telah menangani 1.297 perkara dengan mengamankan 1.492 tersangka. Penanganan tersebut mencakup berbagai tingkatan pelaku, mulai dari operator lapangan hingga jaringan yang terhubung dengan sindikat internasional.
Tidak berhenti pada penangkapan, aparat juga bergerak memutus urat nadi keuangan perjudian online. Sebanyak Rp922,53 miliar aset telah disita, pemblokiran terhadap 186.713 situs judi online diajukan, serta 13 perkara tindak pidana pencucian uang (TPPU) turut diproses.
Pengungkapan markas di Jakarta Barat menjadi salah satu operasi penting dalam membongkar jaringan perjudian lintas negara. Sebanyak 321 WNA diamankan saat diduga menjalankan aktivitas perjudian online secara terorganisasi.
Namun, penangkapan ratusan orang tersebut bukanlah akhir dari pengusutan. Justru pekerjaan besar berikutnya adalah mengungkap siapa pemilik modal, siapa pengendali operasional, ke mana aliran uang mengalir, serta siapa saja pihak yang diduga memberikan perlindungan terhadap bisnis ilegal tersebut.
Publik tentu berharap pemberantasan judi online tidak berhenti pada penangkapan operator dan pekerja lapangan. Penegakan hukum harus mampu menjangkau aktor intelektual dan pemilik keuntungan terbesar dari bisnis yang selama ini menimbulkan kerugian sosial dan ekonomi masyarakat.
Pesannya jelas: Indonesia bukan tempat berlindung bagi bandar judi online maupun sindikat kejahatan digital internasional. Siapa pun yang terlibat harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.
Polri diharapkan konsisten memburu jaringan tersebut hingga ke akar-akarnya, menelusuri seluruh aliran dana, dan memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum.
(Red/tri)

