Kamis, November 19, 2026

DIDUGA TAMBANG ILEGAL MARAK DI KALIBAWANG! Jalan Rusak, Ancaman Longsor Mengintai, Pengawasan Dipertanyakan

KULONPROGO – // www.RaiderNet.id // Aktivitas penambangan tanah yang diduga belum mengantongi izin di wilayah Sanggrahan, Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mulai menjadi sorotan. Bukan sekadar persoalan legalitas, kegiatan penggalian tersebut kini memunculkan kekhawatiran serius terkait kerusakan infrastruktur jalan hingga ancaman longsor yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.

Hasil penelusuran awak media di lapangan pada Kamis (19/11/2026) menemukan sedikitnya dua titik lokasi bekas maupun area aktivitas penambangan tanah dengan luasan yang cukup mencolok.

Kondisi lahan yang telah mengalami penggalian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan lingkungan dilakukan. Terlebih, saat memasuki musim penghujan, bekas galian dengan kondisi tanah terbuka berpotensi mengalami erosi hingga longsor apabila tidak disertai penataan dan pengamanan yang memadai.

Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga setempat menyebutkan, tanah hasil aktivitas penggalian tersebut diduga dimanfaatkan untuk kebutuhan pengurukan proyek pembangunan jalan tol.

Warga juga mengungkapkan bahwa aktivitas penggalian bukan berlangsung dalam hitungan hari. Kegiatan tersebut diduga sudah berjalan cukup lama. Hal itu terlihat dari luas dan kondisi lahan yang telah berubah akibat aktivitas pengambilan material tanah.

Berita Lainnya  Polda DIY Musnahkan 6 Ribu Botol Miras Ilegal : 4 Industri Rumahan Oplosan digerebek, Terbanyak dari Bantul

Jika informasi tersebut benar, publik tentu berhak mengetahui siapa pihak yang mengelola kegiatan tersebut, dari mana material berasal, serta apakah seluruh proses penambangan telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Persoalan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah intensitas lalu-lalang kendaraan pengangkut material bertonase besar.

Saat melakukan penelusuran, awak media mendapati sejumlah armada berukuran besar keluar masuk kawasan penambangan. Aktivitas kendaraan berat tersebut dikeluhkan karena kondisi jalan di sekitar lokasi mengalami kerusakan cukup parah.

Masyarakat pun berpotensi menanggung dampak dari aktivitas ekonomi tersebut. Apabila jalan umum mengalami kerusakan akibat mobilitas kendaraan pengangkut material, siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan?

Jangan sampai keuntungan dari aktivitas pertambangan dinikmati pihak tertentu, sementara masyarakat harus menanggung kerusakan infrastruktur dan risiko keselamatan di lingkungan tempat tinggal mereka.

Ironisnya, ketika awak media berupaya meminta keterangan di lokasi, tidak ditemukan pihak yang bersedia memberikan penjelasan mengenai kegiatan penambangan tersebut.

Berita Lainnya  Ada Apa dengan Musda Golkar Gunungkidul? Kader Resah, Regenerasi Dipertanyakan

Di area yang ditinjau, awak media juga tidak menemukan papan informasi perizinan yang dapat menunjukkan identitas perusahaan maupun penanggung jawab kegiatan.

Meski demikian, belum ditemukannya papan informasi di lokasi bukan merupakan bukti bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Status legalitas kedua lokasi masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan konfirmasi kepada instansi berwenang.

Namun, kondisi ini semakin memperkuat pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.

Melihat berbagai persoalan tersebut, masyarakat meminta perhatian serius Kapolda DIY yang baru agar mendorong pengecekan dan penelusuran terhadap aktivitas penambangan tanah di Sanggrahan, Banjarharjo, Kalibawang.

Aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan langsung, menelusuri legalitas kegiatan, mengidentifikasi pemilik atau pengelola tambang, serta memeriksa asal-usul dan tujuan distribusi material tanah.

Publik juga mempertanyakan efektivitas pengawasan dari aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan.

Jika aktivitas tersebut benar telah berlangsung cukup lama, bagaimana pengawasan selama ini dilakukan? Apakah kegiatan tersebut sudah pernah diperiksa? Jika ditemukan pelanggaran, mengapa belum ada penjelasan terbuka kepada masyarakat?

Berita Lainnya  Bukan Hanya Presiden! Pejabat Negara hingga Insan Pers Diduga Jadi Target Penyadapan Ilegal

Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara transparan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar dibiarkan menjadi polemik.

Selain aparat penegak hukum, pemerintah Kalurahan Banjarharjo juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat.

Apakah pemerintah kalurahan mengetahui aktivitas penggalian tanah tersebut? Apakah pernah ada koordinasi dengan pengelola tambang maupun instansi terkait? Apakah dampak kerusakan jalan dan potensi bahaya lingkungan sudah pernah dilaporkan?

Pemerintah kalurahan memang memiliki batas kewenangan dalam urusan perizinan pertambangan. Namun, sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, keterbukaan informasi, penyampaian keluhan warga, dan koordinasi dengan instansi berwenang menjadi bagian penting dalam melindungi kepentingan masyarakat.

Masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi sendiri dampak aktivitas yang berpotensi mengancam lingkungan dan infrastruktur di wilayahnya.

Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar saling lempar tanggung jawab, melainkan pemeriksaan nyata dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.

Jangan sampai setelah jalan semakin rusak, tanah mulai longsor, dan warga menjadi korban, barulah semua pihak sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab.

(Red/Tri)

BERITA TERATAS

Kunjungi Kami

0FansSuka
0PengikutMengikuti
0PelangganBerlangganan

Berita Terbaru

- Advertisement -spot_img

BERITA PILIHAN

Politik

Bongkar MarkasJudol Lintas Negara! Kapolri Tegaskan Tak Pandang Bulu, Bandar dan Aktor di Balik Sindikat Bakal Diburu hingga ke Akarnya

JAKARTA - // www.RaiderNet.id // Perang terhadap perjudian online (judol) di Indonesia memasuki babak serius. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan tidak akan memberikan ruang...

Di Tengah Dinamika Internal Polri, Kapolri Beri Pesan Tegas: Jaga Etika dan Kehormatan Institusi

DEPOK - // www.RaiderNet.id // Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri menjadi momentum penting bagi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi...

14 PK Golkar Gunungkidul Melawan Hasil Musda XI, Desak Musda Ulang: Hak Suara Kami Diduga Dirampas!

GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Polemik internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul kian memanas. Sebanyak 14 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Gunungkidul secara terbuka menyatakan...

Prolanis-Devara Kian Disorot, Dugaan Gratifikasi hingga SPJ Fiktif Menunggu Penegakan Hukum

‎GUNUNGKIDUL - //www.RaiderNet.id //Program tata kelola Prolanis yang dilaksanakan oleh beberapa UPT Puskesmas di Gunungkidul dan bersumber dari anggaran BPJS memasuki babak baru. Hal...

MUSDA XI GOLKAR GUNUNGKIDUL MEMANAS! PK TOLAK HASIL MUSDA, RATNO PINT0YO DESAK DPP TURUN TANGAN

GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul justru menuai perlawanan dari internal partai sendiri. Forum yang...

BERITA PILIHAN

Peristiwa

Bongkar MarkasJudol Lintas Negara! Kapolri Tegaskan Tak Pandang Bulu, Bandar dan Aktor di Balik Sindikat Bakal Diburu hingga ke Akarnya

JAKARTA - // www.RaiderNet.id // Perang terhadap perjudian online (judol) di Indonesia memasuki babak serius. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan tidak akan memberikan ruang...

Di Tengah Dinamika Internal Polri, Kapolri Beri Pesan Tegas: Jaga Etika dan Kehormatan Institusi

DEPOK - // www.RaiderNet.id // Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri menjadi momentum penting bagi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi...

14 PK Golkar Gunungkidul Melawan Hasil Musda XI, Desak Musda Ulang: Hak Suara Kami Diduga Dirampas!

GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Polemik internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul kian memanas. Sebanyak 14 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Gunungkidul secara terbuka menyatakan...

Prolanis-Devara Kian Disorot, Dugaan Gratifikasi hingga SPJ Fiktif Menunggu Penegakan Hukum

‎GUNUNGKIDUL - //www.RaiderNet.id //Program tata kelola Prolanis yang dilaksanakan oleh beberapa UPT Puskesmas di Gunungkidul dan bersumber dari anggaran BPJS memasuki babak baru. Hal...

MUSDA XI GOLKAR GUNUNGKIDUL MEMANAS! PK TOLAK HASIL MUSDA, RATNO PINT0YO DESAK DPP TURUN TANGAN

GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul justru menuai perlawanan dari internal partai sendiri. Forum yang...

TRENDING

Bongkar MarkasJudol Lintas Negara! Kapolri Tegaskan Tak Pandang Bulu, Bandar dan Aktor di Balik Sindikat Bakal Diburu hingga ke Akarnya

JAKARTA - // www.RaiderNet.id // Perang terhadap perjudian online (judol) di Indonesia memasuki babak serius. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan tidak akan memberikan ruang...

Di Tengah Dinamika Internal Polri, Kapolri Beri Pesan Tegas: Jaga Etika dan Kehormatan Institusi

DEPOK - // www.RaiderNet.id // Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brigade Mobil (Brimob) Polri menjadi momentum penting bagi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi...

14 PK Golkar Gunungkidul Melawan Hasil Musda XI, Desak Musda Ulang: Hak Suara Kami Diduga Dirampas!

GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Polemik internal Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul kian memanas. Sebanyak 14 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar se-Gunungkidul secara terbuka menyatakan...

Prolanis-Devara Kian Disorot, Dugaan Gratifikasi hingga SPJ Fiktif Menunggu Penegakan Hukum

‎GUNUNGKIDUL - //www.RaiderNet.id //Program tata kelola Prolanis yang dilaksanakan oleh beberapa UPT Puskesmas di Gunungkidul dan bersumber dari anggaran BPJS memasuki babak baru. Hal...

MUSDA XI GOLKAR GUNUNGKIDUL MEMANAS! PK TOLAK HASIL MUSDA, RATNO PINT0YO DESAK DPP TURUN TANGAN

GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul justru menuai perlawanan dari internal partai sendiri. Forum yang...