KULONPROGO – // www.RaiderNet.id // Aktivitas penambangan tanah yang diduga belum mengantongi izin di wilayah Sanggrahan, Kalurahan Banjarharjo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulonprogo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mulai menjadi sorotan. Bukan sekadar persoalan legalitas, kegiatan penggalian tersebut kini memunculkan kekhawatiran serius terkait kerusakan infrastruktur jalan hingga ancaman longsor yang berpotensi membahayakan keselamatan warga.
Hasil penelusuran awak media di lapangan pada Kamis (19/11/2026) menemukan sedikitnya dua titik lokasi bekas maupun area aktivitas penambangan tanah dengan luasan yang cukup mencolok.
Kondisi lahan yang telah mengalami penggalian tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana pengelolaan lingkungan dilakukan. Terlebih, saat memasuki musim penghujan, bekas galian dengan kondisi tanah terbuka berpotensi mengalami erosi hingga longsor apabila tidak disertai penataan dan pengamanan yang memadai.
Informasi yang dihimpun dari sejumlah warga setempat menyebutkan, tanah hasil aktivitas penggalian tersebut diduga dimanfaatkan untuk kebutuhan pengurukan proyek pembangunan jalan tol.
Warga juga mengungkapkan bahwa aktivitas penggalian bukan berlangsung dalam hitungan hari. Kegiatan tersebut diduga sudah berjalan cukup lama. Hal itu terlihat dari luas dan kondisi lahan yang telah berubah akibat aktivitas pengambilan material tanah.
Jika informasi tersebut benar, publik tentu berhak mengetahui siapa pihak yang mengelola kegiatan tersebut, dari mana material berasal, serta apakah seluruh proses penambangan telah memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.
Persoalan lain yang tidak kalah mengkhawatirkan adalah intensitas lalu-lalang kendaraan pengangkut material bertonase besar.
Saat melakukan penelusuran, awak media mendapati sejumlah armada berukuran besar keluar masuk kawasan penambangan. Aktivitas kendaraan berat tersebut dikeluhkan karena kondisi jalan di sekitar lokasi mengalami kerusakan cukup parah.
Masyarakat pun berpotensi menanggung dampak dari aktivitas ekonomi tersebut. Apabila jalan umum mengalami kerusakan akibat mobilitas kendaraan pengangkut material, siapa yang bertanggung jawab melakukan perbaikan?
Jangan sampai keuntungan dari aktivitas pertambangan dinikmati pihak tertentu, sementara masyarakat harus menanggung kerusakan infrastruktur dan risiko keselamatan di lingkungan tempat tinggal mereka.
Ironisnya, ketika awak media berupaya meminta keterangan di lokasi, tidak ditemukan pihak yang bersedia memberikan penjelasan mengenai kegiatan penambangan tersebut.
Di area yang ditinjau, awak media juga tidak menemukan papan informasi perizinan yang dapat menunjukkan identitas perusahaan maupun penanggung jawab kegiatan.
Meski demikian, belum ditemukannya papan informasi di lokasi bukan merupakan bukti bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki izin. Status legalitas kedua lokasi masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dan konfirmasi kepada instansi berwenang.
Namun, kondisi ini semakin memperkuat pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Melihat berbagai persoalan tersebut, masyarakat meminta perhatian serius Kapolda DIY yang baru agar mendorong pengecekan dan penelusuran terhadap aktivitas penambangan tanah di Sanggrahan, Banjarharjo, Kalibawang.
Aparat penegak hukum diharapkan melakukan pemeriksaan langsung, menelusuri legalitas kegiatan, mengidentifikasi pemilik atau pengelola tambang, serta memeriksa asal-usul dan tujuan distribusi material tanah.
Publik juga mempertanyakan efektivitas pengawasan dari aparat penegak hukum maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan di bidang pertambangan.
Jika aktivitas tersebut benar telah berlangsung cukup lama, bagaimana pengawasan selama ini dilakukan? Apakah kegiatan tersebut sudah pernah diperiksa? Jika ditemukan pelanggaran, mengapa belum ada penjelasan terbuka kepada masyarakat?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut perlu dijawab secara transparan dan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukan sekadar dibiarkan menjadi polemik.
Selain aparat penegak hukum, pemerintah Kalurahan Banjarharjo juga perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat.
Apakah pemerintah kalurahan mengetahui aktivitas penggalian tanah tersebut? Apakah pernah ada koordinasi dengan pengelola tambang maupun instansi terkait? Apakah dampak kerusakan jalan dan potensi bahaya lingkungan sudah pernah dilaporkan?
Pemerintah kalurahan memang memiliki batas kewenangan dalam urusan perizinan pertambangan. Namun, sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, keterbukaan informasi, penyampaian keluhan warga, dan koordinasi dengan instansi berwenang menjadi bagian penting dalam melindungi kepentingan masyarakat.
Masyarakat tidak boleh dibiarkan menghadapi sendiri dampak aktivitas yang berpotensi mengancam lingkungan dan infrastruktur di wilayahnya.
Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar saling lempar tanggung jawab, melainkan pemeriksaan nyata dan penjelasan resmi dari pihak-pihak terkait.
Jangan sampai setelah jalan semakin rusak, tanah mulai longsor, dan warga menjadi korban, barulah semua pihak sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab.
(Red/Tri)

