NASIONAL – // RaiderNet.id //Kecaman buntut dari tindakan Biro Pers Istana yang mencabut akses liputan seorang jurnalis CNN Indonesia. Sanksi ini dijatuhkan setelah sang jurnalis melontarkan pertanyaan terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto di Bandara Halim Perdanakusuma, Sabtu (27/9/2025).
Dewan Pers mengingatkan Istana Kepresidenan untuk tidak bermain-main dengan kebebasan pers yang dijamin konstitusi.
pencabutan kartu liputan Istana milik seorang jurnalis CNN indonesia. “Dewan Pers menyerukan kepada semua pihak untuk menghormati tugas dan fungsi pers yang mengemban amanah publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers,” kata Komaruddin dalam keterangan resminya, Minggu (28/9/2025).
Bagi Dewan Pers, tidak ada alasan yang bisa membenarkan penghalangan tugas jurnalistik, terutama jika itu dipicu oleh sebuah pertanyaan kritis yang diajukan untuk kepentingan publik.Lebih dari sekadar meminta penjelasan, Dewan Pers secara eksplisit menuntut agar hak jurnalis yang bersangkutan segera dipulihkan tanpa syarat.
pencabutan ID Pers Istana atas nama Diana Valencia. Pada 27 September 2025 tepatnya pukul 19.15 WIB. Seorang petugas BPMI mengambil ID Pers Diana di kantor CNN Indonesia,”Titin Rosmasari menginformasikan dalam keterangan tertulis, Minggu (28/9/2025).
Titin mengatakan terkejut dan mempertanyakan dasar atau alasan pencabutan ID Pers tersebut. CNN Indonesia telah mengajukan surat resmi ke BPMI dan Mensesneg untuk mempertanyakan tindakan tersebut.
Menurut Titin, pertanyaan jurnalis CNN Indonesia Diana Valencia ke Presiden Prabowo adalah kontekstual dan sangat penting yang menjadi perhatian publik Indonesia belakang ini, yaitu isu terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sementara itu Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi enggan menjawab masalah pencabutan kartu identitas Pers Istana milik reporter CNN Indonesia Diana.
“Kita fokus yang penting beres MBG dulu ya, jangan sampai ada kejadian lagi,” kata Pras ketika ditanya usai konferensi pers terkait MBG di Kementerian Kesehatan, Jakarta, hari ini.
Dewan Pers menuntut agar Istana memberikan penjelasan transparan atas alasan pencabutan kartu tersebut, dan segera memulihkan hak liputan wartawan tanpa syarat.
Komaruddin berharap kejadian seperti ini tidak terulang, dan menyerukan agar semua pihak menghargai tugas pers sebagai pembawa amanah publik**
(Red/Bangkot)
