GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Sejumlah agenda peringatan Hari Jadi ke-196 Kabupaten Gunungkidul telah terlaksana dengan lancar. Namun, di balik suksesnya rangkaian kegiatan tersebut, muncul persoalan yang justru menyita perhatian publik: polemik ketidakhadiran Wakil Bupati Gunungkidul, Joko Parwoto, hingga mencuatnya dugaan keretakan hubungan antara bupati dan wakil bupati.
Alih-alih hanya menjadi momentum perayaan hari jadi daerah, masyarakat justru disuguhi “drama” di lingkaran pucuk pimpinan pemerintahan. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai keharmonisan hubungan kerja antara dua pemimpin yang seharusnya berjalan beriringan dalam menjalankan roda pemerintahan.
Polemik bermula dari ketidakhadiran Joko Parwoto dalam sejumlah agenda peringatan Hari Jadi Gunungkidul. Absennya orang nomor dua di lingkungan Pemkab Gunungkidul itu memantik beragam persepsi publik. Sebagian masyarakat menilai, ketidakhadiran tersebut menjadi sinyal adanya persoalan dalam hubungan antara bupati dan wakil bupati.
Menanggapi polemik tersebut, Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, S.E., M.P., menyatakan bahwa pihaknya telah mengundang wakil bupati untuk menghadiri sejumlah kegiatan peringatan hari jadi.
“Bukti undangan juga disampaikan, beliau di Jakarta. Kemudian malam tirakatan beliau juga diundang, tetapi juga berada di Jakarta, izin,” kata Endah kepada wartawan Kamis ( 15/10/2026).
Dalam kesempatan yang sama, Endah bahkan meminta Kepala Bagian Protokol merekap alasan ketidakhadiran Wakil Bupati Gunungkidul dalam berbagai agenda tersebut.
Pernyataan itu kemudian menambah sorotan publik terhadap persoalan yang semula berkaitan dengan absennya wakil bupati. Sebab, ketika ketidakhadiran seorang pejabat publik sampai menjadi perhatian terbuka, persoalannya tidak lagi sebatas soal undangan dan kehadiran, tetapi juga menyangkut komunikasi serta hubungan kerja di lingkungan pimpinan daerah.
Di sisi lain, Joko Parwoto turut memberikan klarifikasi mengenai ketidakhadirannya. Sebelumnya, ia menyebut kondisi kesehatan, yakni sakit gigi, sebagai alasan tidak menghadiri sejumlah kegiatan. Namun, klarifikasi yang kemudian beredar memunculkan dimensi lain dalam polemik tersebut dan memperkuat dugaan adanya persoalan hubungan kerja antara dirinya dan bupati.
Di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), beredar pula isu yang mengaitkan persoalan tersebut dengan peristiwa saat gladi bersih salah satu agenda peringatan hari jadi. Sejumlah ASN yang disebut mengetahui kejadian tersebut juga belum bersedia menjelaskan secara terperinci apa yang sebenarnya terjadi.
Dugaan keretakan hubungan Endah-Joko semakin menjadi perhatian setelah beredarnya pesan WhatsApp yang disebut dikirimkan Wakil Bupati Joko Parwoto kepada Sekretaris Daerah Gunungkidul, Sri Suhartanta, S.IP., M.Si.
Dalam pesan tersebut, Joko meminta Sekda menyampaikan pesan kepada bupati agar menjaga etika, tata krama, serta penghormatan terhadap kedudukan dan martabat jabatan bupati maupun wakil bupati dalam menjalankan pemerintahan.
“Mohon perhatian dan bantuan Pak Sekda untuk menyampaikan kepada Ibu Bupati agar senantiasa menjaga etika, tata krama serta penghormatan terhadap kedudukan dan martabat jabatan Bupati/Wakil Bupati dalam menjalankan pemerintah,” demikian bunyi pembuka pesan yang beredar melalui WhatsApp tersebut.
Jika pesan itu benar berasal dari Joko Parwoto, isinya menunjukkan adanya keberatan serius yang perlu mendapat perhatian. Permintaan untuk menjaga etika, tata krama, dan penghormatan terhadap jabatan mengisyaratkan adanya persoalan yang dirasakan wakil bupati dalam hubungan kerja di lingkungan pimpinan daerah.
Joko juga menegaskan bahwa jabatan wakil bupati bukanlah posisi ASN yang dapat diperlakukan atau ditegur secara tidak patut di hadapan pegawai Pemkab. Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang disorot bukan semata-mata ketidakhadiran dalam acara seremonial, melainkan juga menyangkut penghormatan terhadap kedudukan dan tata hubungan antarpimpinan daerah.
Beredarnya pesan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih jauh mengenai kualitas komunikasi antara bupati dan wakil bupati, baik secara langsung maupun melalui jalur kedinasan. Hubungan kerja yang semestinya ditopang koordinasi dan saling menghormati kini menjadi bahan perbincangan publik.
Rangkaian peristiwa ini semestinya menjadi bahan evaluasi bagi kedua pemimpin daerah. Sebab, masyarakat memilih bupati dan wakil bupati bukan untuk menyaksikan persoalan internal di pucuk pimpinan, melainkan untuk memperoleh pelayanan publik, pembangunan, serta kepastian bahwa pemerintahan berjalan secara efektif.
Momentum Hari Jadi Gunungkidul ke-196 seharusnya menjadi ruang untuk memperkuat persatuan, mempertegas komitmen pelayanan, dan menunjukkan keteladanan kepemimpinan. Karena itu, polemik yang berkembang perlu diselesaikan secara dewasa, terbuka, dan melalui komunikasi yang semestinya.
Masyarakat tentu berharap Endah Subekti Kuntariningsih dan Joko Parwoto segera membenahi hubungan kerja maupun komunikasi politik mereka. Keduanya perlu mengendalikan diri, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta memastikan persoalan internal tidak menghambat jalannya pemerintahan.
Sebab, ketika hubungan di pucuk pimpinan menjadi tontonan publik, yang dipertaruhkan bukan hanya keharmonisan dua pejabat, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.
(Red/HRM)

