YOGYAKARTA – // www.RaiderNdt.id // Posisi Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bukanlah jabatan yang baru muncul setelah era reformasi. Di balik sistem pemerintahan keistimewaan Yogyakarta, terdapat sejarah panjang hubungan antara Kasultanan Ngayogyokarto Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman yang telah terjalin sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam konsep kepemimpinan tradisional DIY, dikenal istilah Dwitunggal, yakni perpaduan peran Kasultanan dan Pakualaman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sultan yang bertahta menjadi Gubernur DIY, sedangkan Adipati Paku Alam yang bertahta menduduki posisi Wakil Gubernur.
Sejarah tersebut menjadikan jabatan Wakil Gubernur DIY memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan provinsi lain di Indonesia.
Nama Paku Alam VIII menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah pemerintahan DIY. Perannya telah dimulai sejak masa awal kemerdekaan Indonesia.
Melalui Maklumat Bersama 30 Oktober 1945, Kasultanan dan Pakualaman menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia serta mendukung pembentukan pemerintahan daerah istimewa.
Ketika DIY resmi dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, kedudukan Sultan sebagai Kepala Daerah dan Paku Alam sebagai Wakil Kepala Daerah memperoleh landasan hukum dalam sistem pemerintahan daerah.
Paku Alam VIII kemudian menjadi tokoh yang paling lama menjalankan peran dalam struktur pemerintahan tersebut. Setelah Sri Sultan Hamengku Buwono IX wafat pada 1988, Paku Alam VIII melanjutkan kepemimpinan sebagai Gubernur DIY hingga wafat pada 1998.
Tongkat estafet kepemimpinan Pakualaman kemudian berlanjut kepada Paku Alam IX. Ia mendampingi Sri Sultan Hamengku Buwono X dalam pemerintahan DIY hingga wafat pada 21 November 2015.
Selanjutnya, Paku Alam X naik tahta sebagai Adipati Pakualaman pada Januari 2016 dan ditetapkan sebagai Wakil Gubernur DIY pada 25 April 2016. Pelantikannya dilaksanakan pada 25 Mei 2016.
Hingga saat ini, Paku Alam X masih menjalankan amanah sebagai Wakil Gubernur DIY untuk periode 2022–2027.
Keistimewaan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY juga memiliki landasan hukum tersendiri.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur bahwa Gubernur DIY dijabat oleh Sultan Hamengku Buwono yang bertahta, sedangkan Wakil Gubernur dijabat oleh Adipati Paku Alam yang bertahta.
Dengan demikian, pengisian kedua jabatan tersebut tidak melalui pemilihan kepala daerah secara langsung seperti provinsi lainnya, melainkan melalui mekanisme penetapan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Sejarah panjang ini menunjukkan bahwa posisi Paku Alam bukan sekadar pelengkap jabatan Gubernur. Pakualaman merupakan bagian dari sejarah, identitas, dan sistem keistimewaan Yogyakarta yang telah tumbuh sejak Indonesia merdeka.
Keistimewaan DIY bukan hanya soal siapa yang memimpin, tetapi juga tentang sejarah, kesepakatan, dan keberlanjutan tata pemerintahan yang menjadi bagian dari identitas Yogyakarta.
(Red/Tri)

