GUNUNGKIDUL – // www.RaiderNet.id // Penanganan dugaan penyimpangan kerja sama layanan laboratorium Program Pengelolaan Penyakit Kronis (Prolanis) antara sejumlah Puskesmas di Kabupaten Gunungkidul dengan Laboratorium Devara kembali menjadi sorotan. Kali ini, Pengamat Kebijakan Publik sekaligus mantan Ketua DPRD Gunungkidul, Ratno Pintoyo, secara terbuka meminta perhatian Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto terhadap perkembangan penanganan perkara tersebut.
Melalui surat terbuka yang ditujukan langsung kepada Kapolri, Ratno mempertanyakan sejauh mana keseriusan dan kepastian proses hukum yang ditangani Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Gunungkidul.
Menurut Ratno, perkara yang telah menjadi perhatian publik tersebut tidak boleh berhenti sebatas pemeriksaan saksi tanpa kejelasan perkembangan penanganan hukum.
Sorotan itu muncul menyusul informasi pemeriksaan terhadap sekitar 20 kepala Puskesmas terkait dugaan penyimpangan dalam kerja sama Prolanis–Devara. Sejumlah dugaan yang berkembang di antaranya terkait pemberian fee dari pihak laboratorium, penggunaan rekening pribadi dalam transaksi, hingga indikasi rekayasa dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ).
Ratno menegaskan, seluruh informasi dan dugaan tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum. Apabila ditemukan bukti yang cukup, siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
“Penegakan hukum tidak cukup hanya ditunjukkan melalui pemanggilan dan pemeriksaan saksi. Publik juga berhak mengetahui bahwa setiap proses berjalan secara profesional, terukur, dan memiliki perkembangan yang dapat dipertanggungjawabkan,” demikian salah satu penegasan Ratno dalam surat terbukanya.
Ratno menilai persoalan Prolanis–Devara bukan sekadar persoalan administratif atau hubungan kerja sama bisnis antara fasilitas kesehatan dengan pihak swasta.
Jika dugaan aliran fee ke rekening pribadi benar terjadi, menurutnya, penyidik perlu mengungkap secara terang mekanisme transaksi, tujuan pemberian dana, pihak penerima, serta dasar pertanggungjawabannya.
Begitu pula dengan dugaan SPJ fiktif. Penyidik diminta menelusuri siapa yang membuat, memerintahkan, menggunakan, hingga pihak yang diduga memperoleh keuntungan dari dokumen tersebut.
Ia mengingatkan agar perkara ini tidak berakhir hanya sebagai pemeriksaan administratif apabila ditemukan indikasi tindak pidana. Namun, penetapan pihak yang bertanggung jawab juga harus didasarkan pada alat bukti yang sah.
Dalam surat terbukanya, Ratno juga menyinggung pengalaman hukum yang pernah dialaminya terkait perkara senilai Rp63 juta yang diproses hingga bergulir ke meja hijau.
Pengalaman tersebut, menurutnya, menjadi salah satu pembanding yang memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi dan kesetaraan penegakan hukum.
Ratno menegaskan, dirinya tidak bermaksud mempertentangkan perkara yang memiliki konstruksi hukum berbeda. Namun, ia mengingatkan agar tidak muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa hukum bergerak cepat terhadap figur tertentu, tetapi terkesan lamban ketika berhadapan dengan dugaan penyimpangan yang menyangkut jejaring birokrasi.
“Jangan sampai muncul persepsi bahwa hukum dapat bergerak cepat ketika berhadapan dengan figur tertentu, tetapi berjalan lamban ketika menyentuh dugaan penyimpangan yang melibatkan jejaring birokrasi dan pelayanan publik,” tulisnya.
Atas kondisi tersebut, Ratno secara khusus meminta Kapolri memberikan perhatian dan melakukan evaluasi terhadap penanganan perkara Prolanis–Devara.
Setidaknya ada empat tuntutan yang disampaikan melalui surat terbuka tersebut.
Pertama, meminta pengawasan dan evaluasi terhadap profesionalitas, transparansi, serta progres penanganan perkara oleh Unit Tipikor Polres Gunungkidul melalui mekanisme pengawasan internal Polri.
Kedua, memastikan independensi penyidikan. Apabila ditemukan indikasi konflik kepentingan, intervensi, atau ketidakprofesionalan, Ratno meminta agar dipertimbangkan supervisi khusus maupun pengambilalihan penanganan oleh Polda DIY atau Bareskrim Polri sesuai mekanisme hukum.
Ketiga, mendorong keterbukaan informasi kepada masyarakat mengenai tahapan penanganan perkara, hasil pemeriksaan, serta langkah penyidik dalam menelusuri dugaan aliran dana dan pertanggungjawaban keuangan.
Keempat, memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih. Siapa pun yang terbukti terlibat harus diproses tanpa memandang jabatan, kedudukan, maupun pengaruhnya di lingkungan birokrasi daerah.
Ratno mengingatkan bahwa perkara Prolanis–Devara menyangkut kepentingan yang lebih luas, yakni integritas pengelolaan fasilitas kesehatan, akuntabilitas penggunaan dana, serta kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Menurutnya, lambannya kejelasan informasi penanganan perkara berpotensi memunculkan pertanyaan lebih besar mengenai profesionalitas dan independensi aparat penegak hukum.
“Gunungkidul tidak membutuhkan penegakan hukum yang sekadar terlihat bekerja. Gunungkidul membutuhkan penegakan hukum yang benar-benar bekerja, independen, dan berani menyentuh siapa pun yang terbukti melanggar hukum,” tegasnya.
Ia berharap Kapolri memberikan perhatian serius agar dugaan penyimpangan Prolanis–Devara memperoleh kepastian penanganan secara transparan dan profesional.
Surat terbuka tersebut sekaligus menjadi desakan agar aparat penegak hukum memberikan penjelasan yang proporsional kepada masyarakat mengenai perkembangan perkara yang telah menjadi perhatian publik Gunungkidul.
Kini, publik menanti kejelasan. Apakah dugaan penyimpangan Prolanis–Devara akan menemukan titik terang melalui proses hukum, atau justru terus menyisakan tanda tanya?
Perlu ditegaskan, seluruh dugaan dalam perkara ini masih harus dibuktikan melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati terhadap seluruh pihak yang disebut maupun terkait dalam perkara tersebut.
*Penulis surat terbuka: Ratno Pintoyo, Pengamat Kebijakan Publik/Mantan Ketua DPRD Kabupaten Gunungkidul.*
(Red)

